Repelita Jakarta - Gagasan kontroversial yang dilontarkan oleh nakhoda Kementerian Hak Asasi Manusia mengenai prosedur penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan jalanan ekstrem kini memicu polemik nasional.
Menteri Natalius Pigai secara terbuka mengemukakan pandangan bahwa tindakan pelumpuhan dengan senjata api terhadap komplotan pelaku begal tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan.
ADVERTISEMENT
Pernyataan tersebut seketika memantik gelombang protes keras serta sanggahan tajam dari kalangan parlemen hingga praktisi hukum senior di tanah air.
Salah satu penolakan radikal datang dari pimpinan Komisi Hukum DPR RI, Ahmad Sahroni, yang menilai logika berpikir sang birokrat telah mencederai rasa keadilan publik.
Legislator ini berpendapat bahwa kelompok kriminal jalanan itulah yang sebenarnya telah merampas hak mutlak warga negara untuk hidup tenang dan mendapatkan perlindungan keamanan.
"Begal wajib ditindak dengan tembakan terukur, bukan tembakan mematikan. Itu yang saya setuju. Bapak kan MenHAM, harus bela dan berikan masyarakat rasa nyaman dan aman. Jangan malah dukung begal ya, Pak Pigai," ujar Sahroni melalui akun media sosialnya.
Kecaman serupa juga dilayangkan oleh pengacara papan atas, Hotman Paris Hutapea, yang secara frontal mempertanyakan kompetensi kepemimpinan sang menteri kabinet.
Melalui unggahan rekaman video singkat di akun Instagram pribadinya pada hari Jumat, 22 Mei 2026, dirinya mengecam keras cara pandang menteri tersebut.
"Halo Pak Pigai Menteri HAM, sudah waktunya Anda mikir lagi. Apa Anda cocok jadi menteri HAM?" tantang Hotman dengan nada geram.
Pakar hukum ini mendesak agar sang pejabat menggunakan kepekaan nurani serta empati sosial sebelum mengeluarkan regulasi atau opini di ruang publik.
Ia meminta sang Menteri merefleksikan situasi tersebut apabila kejahatan sadis itu menimpa lingkaran keluarga inti atau orang-orang yang dikasihinya.
"Orang begal sudah di mana-mana, kau bilang melanggar HAM. Coba kau bayangkan keluargamu dibegal, istrimu dibegal. Kau billing kalau begalnya ditembak itu melanggar hak asasi?" imbuhnya.
Walaupun menyatakan komitmen penuh mendukung keberlangsungan roda pemerintahan saat ini, pria berdarah Batak ini menegaskan akan tetap bersikap kritis terhadap kebijakan menteri yang dinilai janggal.
"Saya membantu Pak Prabowo agar sukses, tapi bukan berarti saya membantu pendapat-pendapat Anda yang konyol," ucapnya.
Tidak berhenti sampai di situ, advokat nyentrik ini juga menyindir kontribusi nyata sang menteri dalam mengadvokasi kasus-kasus kemanusiaan di lapangan selama ini.
Dirinya mengomparasikan rekam jejak pribadinya dalam memberikan bantuan hukum gratis bagi warga tidak mampu dengan capaian kerja birokrasi kementerian yang dinilai masih minim.
"Gue kesel sama lu. Begitu banyak pelanggaran HAM di negeri ini, satu pun belum berhasil kau bela. Sudah ribuan korban HAM dibela oleh Hotman 911. Apa yang sudah kau bela?" ujar Hotman.
Sebagai bentuk sarkasme penutup, ia bahkan berseloroh mengajak sang menteri untuk berganti haluan profesi menjadi asisten pribadinya di kantor hukum komersial.
"Pikir ulang untuk jadi menteri deh. Kau jadi pengacara saja, siapa tahu bisa jadi asisten Hotman. Nanti kemungkinan besar bisa dapat Lamborghini kalau jadi pengacara," katanya berseloroh.
Sampai saat ini, perdebatan mengenai batas wilayah perlindungan kemanusiaan bagi pelaku kejahatan jalanan yang meresahkan terus bergulir panas di tengah masyarakat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
