Repelita Jakarta - Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, yang mengusulkan penempatan gerbong wanita di tengah rangkaian kereta pasca tragedi kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek yang menabrak KRL dari belakang hingga menewaskan 15 orang menuai reaksi luas dan dinilai publik tidak menyelesaikan akar masalah.
Menanggapi polemik yang memanas di media sosial tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama tidak boleh menjadi korban dalam insiden transportasi apa pun.
ADVERTISEMENT
“Jadi pasti ada concern mengapa justru yang paling rentan yang kita siapkan secara khusus selama ini gerbongnya justru yang mendapatkan bisa dikatakan risiko yang paling tinggi. Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi,” terang AHY kepada awak media dikutip dari YouTube Liputan6 pada Rabu, 29 April 2026.
“Tapi paling jelas adalah laki dan perempuan sama saja tidak boleh menjadi korban dalam insiden apa pun,” imbuhnya menekankan prinsip kesetaraan keselamatan bagi seluruh penumpang.
Polemik muncul setelah pernyataan soal perlunya kajian ulang posisi gerbong khusus wanita pasca kecelakaan yang melibatkan rangkaian KRL dan kereta jarak jauh, di mana gerbong wanita yang berada di bagian belakang disebut menjadi salah satu titik paling terdampak.
AHY mengakui bahwa kejadian tabrakan dari belakang terhadap KRL yang tengah berhenti merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perkeretaapian nasional.
Karena itu, menurutnya wajar jika muncul perhatian khusus mengenai posisi gerbong wanita yang justru berada di area berisiko tinggi pada saat kecelakaan terjadi secara tiba-tiba.
Meskipun demikian, AHY menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini bukanlah membedakan standar keselamatan berdasarkan gender, melainkan memastikan seluruh sistem transportasi publik berjalan aman dan selamat bagi semua penumpang tanpa kecuali.
Ia menyebut bahwa keselamatan, kenyamanan, dan rasa aman harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pengelolaan transportasi publik di Indonesia.
Prinsip safety first, kata AHY, harus diwujudkan dalam kebijakan nyata di lapangan dan bukan sekadar menjadi slogan kosong tanpa implementasi yang serius.
Selain itu, AHY meminta agar insiden kecelakaan kereta tersebut diusut tuntas melalui investigasi menyeluruh oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi secara independen.
Ia menilai hasil penyelidikan harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik agar masyarakat memahami penyebab kecelakaan sekaligus sebagai sarana edukasi keselamatan transportasi.
AHY juga menyoroti pentingnya disiplin di perlintasan kereta api karena tidak boleh ada lagi kendaraan yang berhenti atau terjebak di jalur rel yang berpotensi memicu kecelakaan beruntun dengan dampak fatal.
Ia menambahkan bahwa kecelakaan transportasi tidak hanya berdampak pada korban jiwa tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada mobilitas harian.
Pemerintah menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh akan terus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang sekaligus memastikan seluruh moda transportasi publik di Indonesia semakin aman bagi semua kalangan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
