Repelita [Jakarta] - Analisis mengenai mobilisasi massa menuju ibu kota disampaikan oleh mantan tahanan politik era 2019 Akbar Husein dalam diskusi bersama sejarawan Indra J Piliang di siniar Madilog Forum Keadilan.
Ia menilai pergerakan gelombang massa dari pelbagai daerah pada rencana aksi 27 Agustus 2026 diindikasikan sebagai sebuah agenda terstruktur.
ADVERTISEMENT
Menurut penjelasannya, penggerak di balik mobilisasi tersebut berasal dari elemen kelompok yang diistilahkan sebagai skema Solo, Oligarki, dan Parcok.
"SOP, yakni akronim dari Solo, Oligarki, dan Parcok," kata Akbar.
Ia menambahkan bahwa sasaran utama dari pergerakan tersebut disinyalir memiliki arah politik untuk mengganggu stabilitas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan tersebut, Akbar turut membandingkan penanganan pengamanan unjuk rasa di gedung Bawaslu pada 2019 dengan respons penanganan massa pada 2025.
Ia menilai tindakan aparat keamanan pada rentetan peristiwa unjuk rasa 2019 lalu berlangsung jauh lebih represif dibanding pengamanan aksi terkini.
Sorotan juga diarahkan pada kendala logistik berupa tindakan pembekuan rekening perbankan atas nama koordinator pergerakan daerah Supriyono alias Botok.
Tindakan tersebut disinyalir sebagai upaya meredam potensi pembesaran eskalasi massa di Jakarta meski isu yang diusung berkaitan dengan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Akbar mengingatkan agar lembaga intelijen serta otoritas pemerintah tetap mengantisipasi potensi penunggangan agenda politik di tengah penyampaian aspirasi publik.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa barisan pendukung Presiden Prabowo dipastikan siap melakukan tindakan perlawanan jika mengemuka upaya pemakzulan secara insitusional.
Kendati dinamika politik memanas, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga pergerakan massa agar tetap berada dalam koridor hukum serta berlangsung secara tertib dan damai. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
