Repelita Jakarta - Aksi penyampaian pendapat di muka umum berskala besar kembali bergelora di wilayah Kalimantan Tengah akibat dampak pencemaran udara.
ADVERTISEMENT
Informasi tersebut sebelumnya diunggah oleh akun @rednews_78 pada tanggal 15 Oktober 2026.
Melalui unggahan itu, dilaporkan mengenai adanya pergerakan massa yang mendatangi pusat administrasi pemerintahan daerah setempat.
"Aliansi KRKT menggelar aksi di Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (15/10/2026), menuntut hak bernapas di tengah kabut asap karhutla," tulis akun tersebut dalam unggahannya.
Para peserta aksi menyuarakan tuntutan tegas yang ditujukan langsung kepada pucuk pimpinan pemerintahan pusat agar segera mengambil kebijakan khusus.
"Massa mendesak Presiden Prabowo menetapkan status Bencana Nasional," lanjutnya mengenai poin desakan utama yang diusung oleh kelompok masyarakat tersebut.
Selain status kebencanaan, mereka juga menuntut pertanggungjawaban mengenai transparansi tata kelola alokasi pembiayaan operasional penanggulangan di lapangan.
"dan meminta transparansi anggaran, menyusul dugaan insentif relawan belum cair," sebut akun tersebut menambahkan poin kegelisahan para demonstran.
Kedatangan para pengunjuk rasa ini kemudian ditanggapi secara langsung oleh salah satu pejabat struktural dari jajaran pemerintah provinsi.
"Aksi diterima Sekda Kalteng Victoria Linae Aden, yang menyatakan mitigasi terus berjalan," urainya menjelaskan respons otoritas daerah.
Unggahan mengenai dinamika pergolakan sosial di daerah tersebut dilaporkan bersumber dari dokumentasi visual jurnalisme lokal.
"📹tribunkalteng," demikian tutup akun tersebut mengakhiri penyertaan rujukan informasi dalam unggahannya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
