Repelita [Jakarta] - Konstelasi tata kelola pemerintahan era kepemimpinan baru mendapat sorotan tajam dari tokoh pergerakan reformasi nasional mengenai dominasi peran lingkaran dalam istana yang berpotensi memicu keretakan sistem birokrasi.
Kritik tersebut diarahkan pada melemahnya akses komunikasi formal para menteri akibat adanya penyaringan informasi searah yang dilakukan oleh lingkaran terdekat kepala negara.
ADVERTISEMENT
Melalui program bincang politik yang disiarkan secara digital oleh kanal YouTube resmi @forumkeadilanTV.
Dalam kesempatan tersebut, sang politisi senior menyampaikan kekhawatiran mendalam atas gejala personalisasi kekuasaan tersebut.
Amien Rais membeberkan salah satu kesaksian tepercaya dari seorang jajaran menteri koordinator mengenai sulitnya menembus jalur komunikasi formal menuju presiden.
Dalam pemaparannya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat tersebut menjabarkan intervensi pembatasan birokrasi itu dengan menegaskan bahwa "Ya Mas Amin saya ini kan MKO tapi mau ketemu presiden saya itu kata Ted enggak ada waktu lain kali kan luar biasa.".
Lebih lanjut, ia memaparkan analisis historis ketatanegaraan di mana keruntuhan wewenang seorang kepala negara sering kali dipicu oleh kekeliruan manajerial barisan penasihat di sekelilingnya.
Ia mengingatkan bahaya laten dari pengaruh kelompok oportunis tersebut terhadap masa depan jalannya pemerintahan dengan berujar "kejatuhan seorang presiden itu memang andil yang terbesar itu diberikan oleh all the presiden men".
Tantangan berat juga dihadapi oleh struktur pertahanan dan keamanan nasional seiring munculnya keganjilan penunjukan figur minim portofolio strategis untuk mengendalikan urusan penting negara.
Ia menyoroti keresahan tersembunyi dari barisan perwira tinggi militer di tanah air dengan menjabarkan situasi di mana "95% peri tinggi TNI AD AL AU ya itu melihat ada keganjilan ya seorang mayor ya yang saya kira miskin pengalaman ketatanegaraan kemudian jadikan manusia andalan ya dari Pak Prabowo itu".
Pemerintah pusat didesak untuk segera melakukan langkah evaluasi total serta reposisi struktur kabinet secara objektif guna menghindari bayang-bayang kegagalan manajemen masa lalu.
Asas keterbukaan informasi dan kebebasan mengkritik jalannya roda kekuasaan harus tetap dijamin secara konstitusional tanpa adanya tindakan pembungkaman sepihak oleh otoritas digital terkait.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
