Repelita [Jakarta] - Amien Rais secara terbuka meminta agar seluruh elemen bangsa memberikan dukungan penuh bagi stabilitas politik dengan membiarkan Presiden Prabowo Subianto menuntaskan jabatannya hingga 20 Oktober 2029.
Tokoh senior sekaligus Ketua Majelis Syuro Partai Ummat ini menegaskan bahwa keberhasilan kepemimpinan yang terjadwal setiap lima tahun adalah amanat konstitusional yang wajib dijaga.
ADVERTISEMENT
Ia menyatakan, “Ritual pergantian kekuasaan setiap lima tahun sesuai Undang-Undang Dasar 1945 harus dipertahankan agar tidak ada pemerintahan yang dijatuhkan di tengah jalan.”
Menurut pengungkapan, mempermalukan masa jabatan presiden sebelum waktunya hanya dapat dibenarkan jika terjadi pelanggaran hukum berat, penghinaan negara, atau penyimpangan etika yang fatal.
Selain dari syarat-syarat tersebut, Presiden Prabowo dipandang perlu diberi ruang yang layak untuk merealisasikan berbagai agenda utama pemerintah yang terangkum dalam program Asta Cita.
Amien menegaskan, “Mengingat pengalaman politik masa lalu yang penuh pergantian kepemimpinan dan menguras energi bangsa, Presiden Prabowo perlu diberi kesempatan yang wajar untuk bekerja hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2029.”
Lebih lanjut, ia menguraikan bahwa proses pemakzulan sesuai Pasal 7B UUD 1945 sangat panjang dan melibatkan instansi-instansi besar seperti DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR.
Melihat peta kekuatan politik nasional yang ada saat ini, ia menilai langkah tersebut hampir mustahil untuk dilaksanakan.
“Mengharapkan DPR dan MPR melakukan pemakzulan dalam situasi politik saat ini rasanya sangat sulit,” ujarnya.
Meskipun pemerintahan tidak bertahan lama, Amien menyampaikan kekhawatiran mendalam mengenai dinamika ekonomi yang kini dirasakan masyarakat luas.
Ia menyoroti tren negatif seperti meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja, penurunan daya beli warga, serta melambatnya perputaran perekonomian di berbagai daerah.
Pemerintah diminta untuk lebih memprioritaskan isu-isu kesejahteraan rakyat dan menghindari gaya hidup mewah di tengah kesulitan ekonomi.
Menurutnya, stabilitas politik nasional akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan perbaikan nyata pada kondisi ekonomi untuk memelihara kepercayaan masyarakat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
