Repelita [Jakarta] - Tokoh senior nasional Amien Rais meluapkan kemarahan besar terkait kebijakan pengelolaan sumber daya alam tambang raksasa di tanah Papua.
Eksploitasi kekayaan mineral tersebut dinilai berjalan melenceng dari konstitusi dasar negara serta mengorbankan masa depan bangsa sendiri.
ADVERTISEMENT
Sorotan utama diarahkan pada keputusan pemerintah memberikan perpanjangan izin pengoperasian kepada korporasi asing hingga beberapa dekade mendatang.
Kebijakan jangka panjang tersebut dianggap memberikan kerugian masif bagi kedaulatan ekonomi serta merusak kelestarian lingkungan lokal.
Peringatan keras disampaikan dengan merujuk langsung pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai penguasaan negara atas kekayaan bumi.
"Ada salah satu pasal dalam konstitusi kita yang sangat penting buat kemakmuran bangsa dan penting pula untuk mewujudkan keadilan sosial, yaitu pasal 33 yang terdiri dari 5 ayat," ujar Amien.
Ketentuan hukum tertinggi tersebut secara tegas menggariskan bahwa seluruh sumber daya alam wajib dipergunakan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Ayat 3 mengatakan bumi dan air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ucapnya.
Namun, implementasi nyata di lapangan justru dinilai berbanding terbalik dan mengabdi penuh pada keuntungan pihak luar negeri.
"Tapi sayang dalam praktek untuk sebesar-besar kemakmuran orang asing, contoh yang menyolok mata dan menohok nurani bangsa adalah PT Freeport McMoran di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah," tukasnya.
Peringatan dari lembaga pemerhati lingkungan turut diperkuat tatkala ekosistem sungai di sekitar wilayah tambang dilaporkan telah tercemar limbah parah.
"Mereka selalu melihat sungai-sungai di sekitar tambang Freeport McMoran sudah lama tidak lagi dari sumber air bersih yang bisa diminum akibat limbah teling Freeport itu," timpalnya.
Dampak buruk tersebut turut memicu lonjakan kasus gangguan kesehatan serius bagi masyarakat pribumi yang tinggal di sekitar kawasan operasional.
"Bahkan kasus ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, meningkat 10 tahun lalu menyentuh angka 12 persen, sekarang tentu lebih tinggi lagi," imbuhnya.
Kebijakan perpanjangan izin khusus penambangan tanpa perhitungan matang itu dikecam keras sebagai bentuk kecerobohan fatal pemerintah.
"Kita tidak boleh lupa mukidilah Presiden Indonesia yang ugal-ugalan memperpanjang kontrak karya PT Freeport dengan memberikan perpanjangan IUPK izin usaha pertambangan khusus sampai 2061," cetusnya.
Kerusakan hutan ribuan hektare akibat aktivitas pengerukan kekayaan alam dipastikan tidak akan pernah pulih seperti sediakala.
"Selain Freeport McMoran menguras habis cadangan emas, perak, dan tembaga di Mimika itu, penghancuran lingkungan yang terdiri dari ribuan hektare pengundulan hutan juga tidak mungkin dipulihkan kembali dengan cara apapun," Amien menuturkan.
Kontribusi finansial yang masuk ke kas negara dinilai sangat tidak sebanding dengan hancurnya masa depan ekologi bumi Papua.
"Jadi perpanjangan kontrak karya dengan Freeport jelas merugikan bangsa Indonesia. Juga sumbangan Freeport buat APBN kita ternyata hanya 1,64 persen," tegasnya.
Desakan telak langsung dialamatkan kepada kepala negara agar segera mengambil alih kendali penuh serta mengusir pihak asing dari bumi pertiwi.
"Jadi Mas Prabowo ambil kembali Freeport dan usir atau deportasi secepat mungkin manusia-manusia Amerika di Freeport itu," terangnya.
Langkah berani tersebut diyakini bakal mengukir sejarah emas bagi kepemimpinan nasional dalam menjaga wibawa bangsa.
"Ini kalau Presiden Prabowo berhasil mengambil alih tambang Freeport McMoran dan berhasil sukses Prabowo itu akan jadi legenda puluhan tahun mendatang dan tentu jadi kebanggaan nasional," kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
