Repelita Jakarta - Pengajuan anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk program pelatihan manajer Koperasi Desa Merah Putih menuai sorotan setelah dipertanyakan oleh anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam.
Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan akun @teraskatacom pada 5 September 2026, yang mengangkat persoalan mengenai rencana pembiayaan pelatihan tersebut.
ADVERTISEMENT
Dalam unggahan itu disebutkan bahwa Mufti Anam mempertanyakan kembali kebutuhan anggaran Rp1,9 triliun karena program pelatihan sebelumnya telah menyerap dana lebih dari Rp1 triliun.
Sorotan tersebut berkaitan dengan nasib peserta pelatihan terdahulu yang disebut masih belum memperoleh kejelasan mengenai penempatan kerja maupun besaran penghasilan setelah mengikuti program.
Mufti menilai pemerintah perlu memastikan adanya hasil yang jelas sebelum kembali mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk kegiatan pelatihan manajer koperasi.
Ia juga mengingatkan agar penggunaan uang negara tidak sekadar berujung pada kegiatan pelatihan, sementara keberlanjutan pekerjaan bagi para peserta belum memiliki kepastian.
Perdebatan mengenai besarnya anggaran itu kemudian mendapat beragam tanggapan dari pengguna Threads yang mengikuti unggahan tersebut.
Akun @hide.hidayat memberikan komentar yang mempertanyakan kemudahan pengajuan dana dalam jumlah besar.
“Minta duit segitu udah kyk minta duit buat beli gorengan. Kyk gampang banget, ga ada pertanggungjawabannya.”
Komentar lain disampaikan akun @davi_manggala yang mengaitkan persoalan tersebut dengan pernyataan yang disebut pernah disampaikan oleh Presiden.
“Gimana ga gampang, si wowok aja kalo ada bawahannya minta 5 Trilliun malah dikasih 10 Trilliun (kata2 wowok sendiri)”
Sementara itu, akun @ochied6384 menyampaikan penilaian keras terhadap keberadaan program Koperasi Desa Merah Putih.
“kaga ada gunanya kopdes..cuma lumbung korupsi sama seperti MBG...lebih baik bubarkan”
Kritik mengenai penggunaan anggaran juga muncul dari akun @bintangeno81 yang menyoroti rencana pengajuan dana pelatihan berikutnya.
“Parah... Parah... Minta anggaran pelatihan lagi.... Uang negara uang rakyat dihambur hamburkan utk manajer kopdes yg cuma pinter joged joged”
Akun @itsmycupof.tea bahkan menyerukan agar penggunaan dana sejumlah proyek pemerintah ditelusuri pada masa mendatang.
“2029 pemerintahan baru harus bentuk tim khusus utk telusuri dana dri proyek2 rezim ini.”
Respons singkat juga diberikan akun @sriharyadi100 yang hanya menuliskan kritik terhadap program tersebut.
“Program tolol”
Adapun akun @apuguhr mempertanyakan sasaran dari program yang tengah menjadi pembahasan.
“Ngasih makan siapa lagi itu?”
Perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa rencana anggaran Rp1,9 triliun untuk pelatihan manajer Koperasi Desa Merah Putih menjadi perhatian publik, terutama terkait efektivitas program dan hasil yang diharapkan setelah dana digunakan.
Namun, berbagai komentar pengguna Threads merupakan pandangan pribadi dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti mengenai adanya penyimpangan anggaran atau tindak pidana korupsi tanpa adanya hasil pemeriksaan serta keterangan resmi dari lembaga yang berwenang.
Persoalan utama yang kini disorot adalah kebutuhan untuk memastikan setiap anggaran negara memiliki tujuan terukur, mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, serta manfaat nyata bagi peserta dan masyarakat sebelum kembali memperoleh pendanaan dalam jumlah besar.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
