Repelita Sidoarjo - Eks Pemimpin Daerah Ibu Kota Negara periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh dua Anies Baswedan menggarisbawahi bahwa aparatur negara dituntut memiliki ketahanan psikologis yang kokoh guna merespons segala bentuk aspirasi masyarakat termasuk kecaman yang disampaikan lewat diksi yang tajam.
Bagi dirinya, menempati posisi sebagai pemangku kebijakan berarti berkomitmen penuh untuk siap bersinggungan dengan beraneka macam tabiat warga sehingga seorang figur otoritas tidak semestinya bersikap sentimentil atau antikritik saat menerima tuntutan maupun protes keras dari konstituen.
ADVERTISEMENT
“Kalau masuk di wilayah pemerintahan, harus siap untuk mendengarkan rakyat yang bersuara dengan sekeras apa pun. Harus. Karena nature pekerjaannya berinteraksi dengan rakyat yang beda-beda,” ujar Anies saat menjadi dosen tamu di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, sebagaimana dikutip dari unggahan di kanal YouTube pribadinya, Senin (18/5/2026).
Mantan nakhoda kementerian pendidikan nasional tersebut turut menyoroti fenomena adanya segelintir birokrat yang condong mempersoalkan tata cara penyampaian aspirasi khalayak ketimbang mendalami esensi masalah yang dibawa.
Menurut pandangannya, seorang aparatur negara semestinya mendahulukan substansi perkara riil yang dikeluhkan oleh kelompok akar rumput daripada memprioritaskan pembahasan mengenai etika atau kesopanan gaya bertutur dari masyarakat tersebut.
“Kadang-kadang itu, ‘Mbok ya kalau mengungkapkan pendapat yang sopan,’ itu urusan dia, cara mengungkapkan pendapatnya. Dengarkan, dialog, lihat substansinya. Lalu cari jalan keluar bersama-sama,” kata Anies memaparkan metode pendekatan penyelesaian konflik sosial di hadapan peserta kuliah.
Di depan ratusan civitas akademika kampus, tokoh intelektual ini juga menyampaikan dalil kepemimpinan di mana tidak akan pernah ada sebuah maklumat kebijakan yang mampu memuaskan ekspektasi dari seluruh lapisan golongan masyarakat sipil tanpa terkecuali.
Ia menambahkan bahwa setiap produk regulasi yang disahkan secara hukum pastilah mengusung dampak ikutan berupa gelombang keberpihakan sekaligus potensi penolakan yang masif dari publik.
“Pemimpin tidak mungkin membuat keputusan yang semua setuju, enggak mungkin. Pasti akan ada keputusan yang orang tidak setuju dan tidak setuju itu bisa mengurangi derajat kepercayaan,” ujarnya menguraikan konsekuensi logis dari sebuah mandat kekuasaan politik nasional.
Walaupun demikian, figur cendekiawan ini menilai polarisasi opini dan benturan kepentingan semacam itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari iklim tata kelola birokrasi yang wajib dipahami serta diterima oleh setiap pemegang tongkat komando pemerintahan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
