Repelita Washington DC - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menolak keras keinginan Iran yang meminta pengakuan kedaulatan penuh atas wilayah Selat Hormuz di tengah upaya mediasi yang sedang dilakukan berbagai pihak untuk meredam konflik yang telah berlangsung sejak 28 Februari 2026.
“Pengakuan kedaulatan atas Selat Hormuz bukan hanya tidak dapat diterima oleh kami, tetapi juga oleh komunitas internasional. Tidak ada negara yang akan menyetujuinya,” kata Marco Rubio kepada Al Jazeera pada Rabu (1/4/2026).
ADVERTISEMENT
Pernyataan tersebut merespons dokumen tuntutan yang dikirimkan oleh pemerintah Iran sebagai syarat perdamaian, sementara utusan khusus Steve Witkoff telah menyodorkan lima belas poin rencana damai melalui perantara Pakistan.
Meskipun sempat diklaim mendapat sinyal positif, Kementerian Luar Negeri Iran justru berkata sebaliknya dengan menganggap proposal yang diajukan Amerika Serikat sangat tidak masuk akal.
Kantor berita Tasnim menyebutkan bahwa Teheran telah mengirimkan balasan resmi dan menunggu sikap dari Washington dengan permintaan kompensasi berupa penghentian seluruh pertempuran di garis depan yang melibatkan sekutu mereka.
Perselisihan ini merupakan kelanjutan dari aksi militer besar-besaran pada akhir Februari lalu ketika Amerika Serikat bersama Israel menggempur sejumlah titik vital di wilayah Teheran dan sekitarnya.
Serangan udara tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan infrastruktur yang cukup parah serta memakan korban jiwa, dan Iran langsung meluncurkan serangan balasan ke wilayah Israel serta basis militer Amerika.
Eskalasi bersenjata ini secara otomatis menciptakan blokade de facto di jalur pelayaran Selat Hormuz yang merupakan urat nadi distribusi minyak mentah dan gas alam cair bagi pasar global.
Di tengah situasi yang mencekam, Presiden Donald Trump menunjukkan perubahan arah kebijakan militernya dengan mulai bersiap untuk menyudahi operasi militer terhadap Iran dalam waktu dekat.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa setiap keputusan untuk mengakhiri perang agresi yang dipaksakan oleh AS dan rezim Zionis Israel hanya akan dibuat berdasarkan kondisi dan kepentingan nasional Republik Islam.
Hal itu disampaikan Pezeshkian dalam pertemuan kabinet Iran yang diadakan pada Senin (30/3/2026) untuk meninjau situasi terkini negara di bawah kondisi perang dan kinerja badan-badan eksekutif dalam menjaga layanan-layanan penting.
Para anggota kabinet menyampaikan laporan tentang pengaturan yang telah dilakukan untuk memastikan keberlanjutan penyampaian layanan, stabilitas rantai pasokan barang-barang penting, pemeliharaan ketenangan publik, dan penguatan kesiapan eksekutif di berbagai sektor negara.
Pezeshkian mengapresiasi kinerja semua sektor dan komponen negara dalam menyediakan layanan tanpa gangguan kepada masyarakat dalam kondisi kritis saat ini, serta menekankan perlunya meningkatkan koordinasi antar lembaga.
Ia juga memuji keberanian Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran dalam membela negara dengan gigih dan menghadapi para agresor dengan penuh semangat.
“Setiap keputusan mengenai pengakhiran perang akan diambil semata-mata dengan mempertimbangkan semua kondisi yang disebutkan dan dalam kerangka memastikan martabat, keamanan, dan kepentingan bangsa Iran yang agung,” tegas Pezeshkian.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
