Repelita Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dinilai sedang menerapkan strategi politik tertentu untuk mengamankan posisi kepemimpinannya di tengah guncangan isu internal partai belakangan ini.
Langkah senyap yang diambil oleh sang nahkoda partai beringin tersebut dianggap menyerupai sebuah upaya taktis demi menyelamatkan diri sendiri dari potensi degradasi legitimasi politik.
ADVERTISEMENT
Asumsi mengenai manuver penyelamatan personal tersebut mencuat pasca merebaknya kabar mengenai mundurnya Nusron Wahid dari struktur kepengurusan dewan pimpinan pusat.
"Mundurnya Nusron Wahid yang tidak dikonfirmasi Bahlil selaku Ketua Umum Golkar kecil kemungkinan sebagai sikap melindungi Nusron terkait perkara korupsi di Kementerian ATR/BPN," ujar pengamat politik Citra Institute, Efriza, Minggu, 20 September 2026.
Menurut analisis eksternal, momentum keterbukaan informasi mengenai keretakan di internal organisasi ini berjalan beriringan dengan mencuatnya kasus hukum pertanahan ke ruang publik.
Ketidakjelasan alasan di balik penyerahan surat pengunduran diri tersebut dinilai sengaja ditutupi guna meredam persepsi negatif yang dapat mengganggu kestabilan roda partai.
"Informasi ini dimunculkan menunjukkan kemungkinan adanya persoalan komunikasi dan transparansi di internal Partai Golkar, bahkan belum jelasnya alasan mundur Nusron sekaligus informasi ia mundur dari kepengurusan yang 'ditutupi' dapat menyembulkan sejumlah persepsi," tuturnya.
Melalui penutupan akses informasi yang rapat tersebut, sang ketua umum diduga berupaya keras menyterilkan kepemimpinannya dari bayang-bayang kegagalan konsolidasi organisasi.
Sikap bungkam itu dievaluasi sebagai langkah defensif agar riak konflik di level pusat tidak berkembang menjadi mosi tidak percaya dari para kader di daerah.
"Ada apa dengan Partai Golkar? Apakah mundurnya Nusron berhubungan dengan koreksi atas kepemimpinan Bahlil, dan persepsi liar lainnya?" demikian Efriza.
Berdasarkan rekam jejak struktural, figur yang mengundurkan diri tersebut sejatinya memegang posisi strategis sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar.
Eksistensi surat pengunduran diri itu baru terendus oleh publik setelah namanya dikaitkan dengan skandal rasuah pertanahan, meskipun klaim berkas telah diserahkan sejak setengah tahun lalu. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
