Repelita [Jakarta] - Kementerian Pertahanan memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan keterlibatan personel Komponen Cadangan dalam pengamanan unjuk rasa pelajar di ibu kota pada Jumat, 12 Juni 2026.
Pihaknya menyatakan dengan tegas adanya pengerahan anggota Komcad untuk menjaga aksi massa tersebut.
ADVERTISEMENT
Karo Infohan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, memastikan bahwa Komcad tidak ditugaskan dalam kegiatan pengamanan keselamatan.
“Perlu kami tegaskan bahwa tidak ada personel Komponen Cadangan (Komcad) yang dikerahkan untuk pengamanan aksi pembekuan pelajar pada Jumat, 12 Juni 2026. Komcad tidak dilibatkan dalam kegiatan pengamanan aksi tersebut,” ujar Rico saat dikonfirmasi, Minggu (14/6/2026).
Rico menjelaskan bahwa surat edaran mengenai apel siaga yang sempat menjadi sorotan publik merupakan agenda rutin pelatihan anggota Komcad.
Kegiatan itu terfokus pada pengujian kesiapsiagaan, administrasi, dan koordinasi internal setelah para anggota menyelesaikan masa pelatihan mereka.
“Oleh karena itu, menyatukan Apel Siaga Komcad ASN dengan pengamanan pembekuan mahasiswa tidak tepat. Faktanya, tidak ada personel Komcad yang diturunkan atau ditugaskan dalam pengamanan pembekuan tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melontarkan protes keras terkait beredarnya dokumen pengerahan 500 aparatur sipil negara yang bergabung dalam Komcad.
Koalisi menilai langkah tersebut sangat keliru karena dinilai tidak memiliki parameter ancaman negara yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami memandang mobilisasi Komcad yang dilakukan Kementerian Pertahanan pada 12 Juni ini adalah kekeliruan yang fatal, apalagi hal tersebut dilakukan bersamaan dengan aksi yang meningkatkan mahasiswa,” sebutnya dalam siaran pers mereka.
Para aktivis khawatir bahwa pengerahan instrumen perlindungan untuk urusan keamanan domestik justru akan mendukung situasi dan membenturkan sesama elemen sipil.
Menurut kondisinya, penggunaan Komcad seharusnya terbatas pada kondisi darurat seperti agresi atau serangan militer, bukan untuk menanggapi dinamika kritik publik.
“Lebih dari itu Pengerahan Komcad dan TNI dalam menghadapi aksi peningkatan sebenarnya menunjukkan cara memandang pemerintah yang memandang kritik bukan sebagai vitamin demokrasi tetapi sebagai ancaman bahkan ancaman kebijakan,” pungkas menyetujui hal tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
