Repelita Jakarta - Di balik narasi besar pengentasan stunting dan perbaikan sumber daya manusia, kontradiksi tajam terjadi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) berdasarkan data yang dihimpun pada pertengahan April 2026.
Publik dikejutkan dengan rincian pengadaan barang BGN tahun anggaran 2025-2026 yang dinilai tidak menyentuh substansi pemberian makan bagi siswa, melainkan tersedot ke berbagai pos belanja non-inti.
ADVERTISEMENT
Armada motor listrik sebanyak 21.000 unit bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dianggarkan dengan nilai mencapai Rp1,39 triliun, sebuah kebijakan yang menurut sejumlah pengamat dinilai tidak efisien.
Alokasi dana sebesar Rp6,9 miliar untuk pengadaan kaus kaki, ditambah belanja alat makan hingga jasa event organizer untuk kegiatan seremonial ikut menyedot porsi anggaran yang tidak kecil.
Di tengah urgensi pemenuhan protein hewani bagi anak, anggaran justru mengalir deras ke instrumen pendukung yang bersifat administratif dan jauh dari kegiatan inti program.
Kontras dengan belanja aset yang masif, operasional di lapangan justru tersendat dengan tercatat 1.528 SPPG di seluruh Indonesia dihentikan sementara operasionalnya per 25 Maret 2026.
Alasan penangguhan yang dikemukakan BGN adalah masalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan standarisasi kualitas yang belum terpenuhi di lapangan.
Dengan rata-rata satu SPPG melayani 3.000 hingga 4.000 siswa, diperkirakan lebih dari 4,5 juta anak kehilangan akses harian terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa suspensi tersebut.
Penulis sekaligus akuntan Tere Liye melontarkan kritik melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Selasa, 14 April 2026 menanggapi pola belanja BGN yang dinilai berlebihan.
Sumber:
@terelive di Instagram - unggahan 14 April 2026
"Cuitan: Saya sih tidak kaget dengan semakin gilanya BGN ini belanja barang. Setelah motor listrik 21.000 unit, tentu saja printilan lain juga akan dibeli."
Dalam unggahan terpisah di platform yang sama, Tere Liye mengungkapkan bahwa pengadaan laptop dan tablet masing-masing mencapai 30.000 unit dengan harga satuan yang dapat menembus angka Rp17 juta per buah.
Ia menegaskan bahwa dengan anggaran yang sangat besar tersebut, harga per unit laptop atau tablet bisa mencapai Rp17 juta, sebuah angka yang dinilainya tidak rasional untuk kebutuhan petugas di dapur.
Tere Liye membandingkan dengan perangkat yang ia gunakan selama 20 tahun menulis puluhan novel best-seller, dimana ia hanya mengandalkan laptop seharga Rp10 juta selama satu dekade terakhir.
Ia mengaku baru membeli laptop baru tahun ini karena perangkat lamanya sudah rusak parah, itupun dengan pertimbangan yang sangat matang untuk kebutuhan pekerjaan saat di perjalanan.
Bahkan komputer yang ia gunakan untuk memposting tulisan tersebut harganya hanya Rp9 juta, namun dinilai cukup untuk memeriksa layout final buku dan menjalankan aplikasi desain.
Penulis produktif itu mempertanyakan urgensi pemberian tablet dan laptop berspesifikasi tinggi seharga Rp17 juta kepada para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas di dapur.
Ia menilai belanja tersebut berjalan tanpa transparansi dan baru terendus publik setelah informasi tersebut viral di berbagai kanal media sosial.
Pada awal April 2026, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengaku mendapat teror berupa intimidasi, ancaman penyiraman air keras, hingga ancaman pembunuhan.
Bhima mengungkapkan bahwa intensitas serangan tersebut meningkat setelah pihaknya melayangkan gugatan hukum terkait kebijakan pemerintah dan kerja sama internasional yang dinilai merugikan.
Ia menilai rentetan teror ini merupakan sinyal buruk bagi iklim penelitian di Indonesia yang seharusnya mendapat perlindungan dalam menyuarakan hasil kajian akademik.
Selain Bhima, sejumlah rekannya di Celios juga dilaporkan mendapat teror serupa yang memperkuat dugaan adanya keterkaitan dengan kritik mereka terhadap program MBG.
Bhima menduga teror ini berkaitan erat dengan kritik Celios terhadap program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo serta gugatan perjanjian dagang internasional ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Sejumlah ekonom dan pakar kebijakan publik menilai terdapat diskoneksi yang serius antara visi presiden dengan eksekusi di level teknis pelaksanaan MBG di lapangan.
Target utama perbaikan gizi seharusnya bersifat output oriented, mengukur seberapa banyak anak yang status gizinya membaik setelah menerima program.
Namun potret belanja BGN saat ini lebih mencerminkan pendekatan input oriented yang bersifat kosmetik dan tidak menyentuh akar permasalahan gizi anak Indonesia.
Tanpa koreksi mendalam terhadap pola belanja yang dinilai boros ini, dikhawatirkan program Makan Bergizi Gratis hanya akan menjadi proyek pengadaan barang berskala besar.
Sementara itu, pemberian makanan bergizi kepada anak-anak sekolah dikhawatirkan tidak berjalan optimal karena anggaran lebih banyak tersedot untuk kebutuhan non-inti program.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
