Repelita [Jakarta] - Langkah penataan ulang arsitektur pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis diambil secara tegas oleh Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
Langkah memprioritaskan pembenahan tata kelola ketimbang terburu-buru melakukan ekspansi tanpa kepastian regulasi dipilih di tengah sorotan publik atas alokasi anggaran serta jangkauan sasaran.
ADVERTISEMENT
Penataan keuangan negara membuahkan hasil nyata setelah BGN secara resmi mengembalikan dana sebesar Rp311 miliar ke kas negara berdasarkan hasil audit internal.
Penarikan uang negara tersebut dilakukan setelah ditemukannya 414 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tercatat menerima anggaran namun terbukti fiktif atau tidak beroperasi.
Guna mengelola anggaran fantastis sebesar Rp229 triliun pada tahun 2026, prinsip akuntabilitas terus ditegaskan oleh BGN.
Mengenai penarikan anggaran tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan, “Uangnya sudah kita ambil dan kita kembalikan ke kas negara sebesar Rp311 miliar. Jadi ini kita sisir semua dari bawah. InsyaAllah so far so good lah ya, manageable”.
Tindakan pembersihan yang dilakukan BGN juga menyasar pada validasi data penerima manfaat program.
Sinkronisasi data ganda terhadap sekitar 6 juta data siswa penerima bantuan kini telah dilakukan guna meminimalisir potensi manipulasi di tingkat daerah.
Pencoretan setidaknya 80 sekolah swasta elite dan sekolah asrama dari daftar penerima bantuan pangan gratis turut diambil sebagai kebijakan strategis.
Sejumlah fasilitas pendidikan seperti Jakarta Intercultural School, Sekolah Cikal, SMA Taruna Nusantara, hingga Kemala Bhayangkari dipastikan tidak lagi mendapatkan alokasi MBG.
Terkait kebijakan eliminasi tersebut, Sudaryono memberikan penjelasan, “Kita sudah sisir. Beberapa sekolah swasta yang memang swasta elite, saya kira tidak membutuhkan MBG. Di sistem Radar MBG nanti langsung muncul keterangan bahwa sekolah tersebut tidak mendapatkan alokasi MBG karena memang sudah punya program sendiri”.
Rencana pembukaan 2.700 dapur baru hingga September 2026 dipastikan tidak akan membebankan APBN atau meminta alokasi anggaran tambahan di luar pagu Rp229 triliun.
Penyaringan terhadap 13.000 dapur dalam daftar antrean dilakukan secara ketat dengan memprioritaskan kawasan Tertinggal, Terluar, dan Terdepan serta wilayah di luar Pulau Jawa.
Perihal efisiensi alokasi anggaran tersebut, Sudaryono membeberkan, “Pembukaan ini mengandung penyesuaian anggaran. InsyaAllah tidak perlu ada penambahan anggaran, anggaran di 2026 sebesar Rp 229 triliun ini bisa kami maksimalkan. Dari 13.000 antrean, kami tidak buka semua sekaligus. Yang belum siap atau tidak sesuai kebutuhan wilayah akan kita exclude”.
Moratorium sementara yang berdampak pada penundaan aktivasi fasilitas dapur baru diakui memicu gejolak di tingkat mitra penyedia.
Menanggapi keluhan dari para pelaku usaha, Sudaryono menegaskan bahwa langkah penyelarasan aturan bersama berbagai kementerian ditargetkan tuntas sepenuhnya pada 31 Agustus 2026.
Mengenai permintaan waktu penataan regulasi tersebut, Sudaryono menegaskan, “Saya paham sekali, banyak orang sudah bangun dapur, sudah ngutang bank, dikejar-kejar bank. Izinkan kami minta waktu sedikit lagi untuk membereskan tata kelola dan aturan ini. Keuangannya harus beres, aturan Kemenkes beres, PANRB beres, BKKBN beres. Jangan sampai aturan belum beres tapi kita main buka saja, yang akhirnya menumpuk masalah hukum di kemudian hari. Jadi kami mohon kesabarannya, sabar sedikit”.
Apresiasi terhadap langkah pembenahan sistematis tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
Presiden Prabowo Subianto memberikan pujian atas ketahanan mental pimpinan BGN dengan menyampaikan, “Kepala BGN yang baru ini anak muda yang jantungnya kuat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak. Tapi kita punya tekad bulat untuk menyelesaikan semua kekurangan tersebut demi memastikan manfaatnya sampai ke seluruh anak-anak, ibu hamil, dan lansia di Indonesia”.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
