Repelita Jakarta - Badan Gizi Nasional secara resmi mengumumkan kebijakan pencoretan ribuan satuan pendidikan dari daftar sasaran penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis.
Langkah penataan ulang tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melalui unggahan resmi pada akun Instagram @sudaru_sudaryono pada hari Kamis tanggal 10 September 2026.
ADVERTISEMENT
Dalam keterangannya, tercatat sebanyak 1.653 satuan pendidikan yang terdiri dari sekolah swasta bertaraf internasional serta lembaga pendidikan mandiri resmi dihapus dari daftar penerimaan.
Kebijakan tersebut diambil karena lembaga-lembaga pendidikan tersebut dinilai telah memiliki kemampuan finansial yang mandiri tanpa perlu bergantung pada fasilitas bantuan operasional dari pemerintah.
"Saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional hari ini telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerimaan manfaat makan bergizi gratis di seluruh Indonesia," ujar Sudaryono.
Proses penyisihan data tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektoral bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama untuk memastikan pemerataan bantuan.
Dari total sekitar 580.000 lembaga pendidikan di seluruh nusantara yang mencakup sekolah negeri hingga pondok pesantren, lebih dari 340.000 di antaranya sudah menikmati layanan tersebut.
Pihak lembaga pengelola mencatat masih ada sekitar 240.000 satuan pendidikan lain yang sedang menunggu giliran dan terus mengajukan permohonan resmi secara berkala.
"Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai dengan saat ini, dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG itu secara bertahap," katanya.
Sebagai langkah antisipasi atas tingginya permintaan, pemerintah memutuskan untuk memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, terluar, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus adalah wilayah Maluku dan Papua mengingat masih ada belasan ribu sekolah di sana yang belum tersentuh program bantuan gizi.
Untuk merealisasikan pemerataan tersebut, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi akan digenjot secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan efisiensi anggaran negara.
"Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur," ucapnya menambahkan.
"Sehingga implementasi dari program aktivasi pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan," tandasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
