Repelita [Jakarta] - Badan Gizi Nasional (BGN) membongkar skandal anomali pengelolaan keuangan berskala masif dalam penyaluran dana program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pihak otoritas mendeteksi adanya manipulasi data administrasi dan penyimpangan aliran kas negara pada ratusan titik pos pelayanan logistik makanan di daerah.
ADVERTISEMENT
Temuan krusial ini diperoleh setelah manajemen kelembagaan melakukan verifikasi faktual dan pelacakan digital secara menyeluruh terhadap ribuan akun rekening penampung.
Kepala BGN, Sudaryono membeberkan secara rinci modus penyelewengan dalam interogasi data internal yang melibatkan ratusan rekening virtual (virtual account) tersebut.
Pihak pengawas menemukan alokasi modal kerja operasional tetap ditransfer secara reguler dari pusat ke rekening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Padahal, setelah dilakukan pengecekan fisik ke lokasi sasaran, fasilitas dapur umum tersebut terbukti belum aktif berproduksi bahkan ada yang keberadaannya fiktif.
Sudaryono mengungkapkan temuan 414 SPPG fiktif atau belum beroperasi, di mana rekening penampungan dananya terindikasi ganda dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026).
Pihak manajemen menambahkan bahwa transfer saldo dana taktis dari pusat dilakukan melalui mekanisme akun virtual khusus untuk setiap unit operasional lokal.
Namun, koordinasi di tingkat lapangan disalahgunakan oleh pihak tertentu sehingga terjadi penggandaan akun penampungan untuk objek operasional dapur yang sama.
Penyimpangan ini dinilai memicu kerawanan tinggi terhadap potensi pembobolan kas negara secara terstruktur melalui program pemenuhan nutrisi nasional tersebut.
“Ternyata, rekening penampungan rekening dapur itu, either dapurnya itu belum beroperasi atau ada yang satu dapur punya beberapa rekening virtual account,” tutur dia.
Merespons temuan fatal tersebut, BGN bergerak cepat melakukan langkah penyelamatan aset negara dengan membekukan akses transaksi akun bermasalah.
Otoritas logistik pangan ini mengeklaim telah berhasil menarik kembali seluruh dana taktis yang telanjur terkirim ke ratusan rekening lembaga bodong itu.
Akumulasi uang rakyat bernilai ratusan miliar rupiah tersebut kini telah disetor kembali secara utuh ke rekening kas umum negara melalui sejumlah perbankan mitra.
“Sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI dari 121 SPPG sebesar Rp 137,5 miliar, kemudian melalui Bank BNI dari 117 SPPG sebesar Rp 74 miliar, Bank Mandiri dari 129 SPPG sebesar Rp 71,6 miliar,” tutur Sudaryono.
Selain menyisir tiga bank pelat merah utama, tim audit internal juga melacak aliran modal yang masuk ke dalam sistem perbankan syariah dan pembiayaan perumahan.
Pengembalian saldo bermasalah dari unit kerja syariah tercatat sebesar Rp 12,9 miliar dari 19 SPPG, serta dari bank khusus perumahan senilai Rp 15,3 miliar dari 28 SPPG.
Langkah mitigasi risiko ini diklaim sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepemimpinan baru dalam mengawal dana investasi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas.
“Totalnya 311,2 miliar, kami kembalikan ke kas negara dari hasil penyisiran kami yang kami temukan sampai dengan saat ini dari 414 SPPG,” ujar dia.
Lembaga pemerintah memastikan tidak akan berhenti pada tahapan pemulihan kerugian keuangan negara semata dalam menyikapi penyimpangan anggaran ini.
Kasus manipulasi ratusan rekening virtual dapur logistik ini telah dilaporkan secara resmi ke Kejaksaan Agung demi mengusut tuntas indikasi tindak pidana korupsi.
Pihak kejaksaan diharapkan segera memeriksa seluruh mata rantai kemitraan serta menyelidiki motif jahat di balik kemunculan akun-akun penampungan fiktif tersebut.
"Mau siapa pun itu, termasuk juga adalah oknum-oknum yang ada di badan gizi ini tidak ada yang kebal hukum, kami sampaikan semuanya kepada penegak hukum," kata Sudaryono. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
