Berita, Nasional

Bivitri Susanti Kritik Militerisasi Dunia Pendidikan dan Budaya Pejabat Berburu Gelar Akademik Mentereng

Repelita.id

20 September 2026 15:23 WIB

Bivitri Susanti Kritik Militerisasi Dunia Pendidikan dan Budaya Pejabat Berburu Gelar Akademik Mentereng
Foto: Istimewa

Repelita Jakarta - Perdebatan mengenai arah pendidikan kembali muncul setelah akun Threads @bivitrisusanti mengunggah pandangannya tentang sistem pendidikan dan ukuran keberhasilan seseorang.

Dalam unggahan pada 20 September 2026, akun terverifikasi tersebut menyoroti kondisi pendidikan yang menurutnya terlalu menempatkan prestasi akademik, gelar, dan kepatuhan sebagai ukuran utama.

ADVERTISEMENT

Ia menulis, “Dalam dunia pendidikan di mana “juara kelas” adalah yang utama dan gelar diperlukan untuk berkarir dan berpolitik, orang bodoh dianggap bernasib sial. Padahal negara wajib menyediakan akses pendidikan berkualitas.”

Akun tersebut kemudian menekankan pentingnya kesempatan belajar yang dapat mendorong kemampuan berpikir, termasuk bagi masyarakat dari kelompok ekonomi kurang mampu.

“Siapa pun, bahkan terutama orang miskin, harus bisa sekolah yang membuatnya pintar, bukan model sekolah yang membuat patuh a la militer (mis. harus “izin” bertanya dan menjawab “siap” pada guru).”

Dalam unggahan berikutnya, @bivitrisusanti menyampaikan pandangannya bahwa perkembangan ilmu pengetahuan membutuhkan ruang untuk bertanya sekaligus mempertanyakan sesuatu.

“Karena ilmu pengetahuan hanya bisa bertumbuh dalam iklim bebas bertanya dan bebas mempertanyakan. Ia akan mati dalam iklim kepatuhan.”

Ia juga mengkritik orientasi pendidikan yang menurutnya terlalu berpusat pada persaingan nilai dan kepatuhan, termasuk ketika pencapaian akademik diperoleh dengan cara yang tidak semestinya.

“Pendidikan kita yg berorientasi persaingan, tinggi2an nilai (meski mencontek), dan kepatuhan membuat kita jadi seperti di dalam lingkaran setan kebodohan. Tentu ada yang “berprestasi” tapi apa itu “berprestasi”? Juara? Dapat piala? Dapat gelar tinggi2? Tapi apa kita punya manfaat buat orang2 di sekitar kita? Apa kita ga jadi serakah sehingga korupsi?”

Pembahasan tersebut kemudian diarahkan kepada persoalan gelar akademik dan penggunaannya dalam perjalanan karier maupun politik.

“Pejabat2 juga berlomba2 S2, S3, bahkan cari (beli?) gelar guru besar. Buat meniti karir atau agar mentereng di kertas suara atau sewaktu dibaca dalam sambutan2. Pendidikan jadi komoditas.”

Di bagian akhir unggahannya, @bivitrisusanti menyebut pembahasan pendidikan merupakan topik yang luas sehingga sulit disampaikan secara singkat.

“Yah gitu deh, kalo ngomong pendidikan, bisa berjam2 😅 tapi saya coba padatkan jadi 15-20 menit seperti biasanya materi2 kuliah online saya. Please subscribe kalau belum: bivitrisusanti.official 🙏🏽.”

Unggahan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah pengguna Threads yang mengaitkannya dengan pengalaman mereka dalam lingkungan pendidikan tinggi.

Akun @aku.marhaen menyoroti kebiasaan mahasiswa yang menurut pengalamannya kerap menggunakan kata “izin” sebelum menyampaikan pendapat.

“Aku terkaget2 sama mahasiswa/i dari kampus negeri di dekat rumah. Tiap mau ngomong, selalu diawali, "Izin." Sudah semasif itu kah militerisasi di dunia akademik negeri ini? 🤔”

Sementara itu, @yudiantara_liya_wijaya menghubungkan persoalan pendidikan dengan kondisi ekonomi masyarakat melalui komentar, “Kalau kuncinya kemiskinan menjadikan kebodohan, maka perangi dulu kemiskinan tsb.”

Pandangan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari @muhalfath5 yang menilai akses pendidikan juga perlu menjadi perhatian.

“Kebalik ga si mas, perangi kebodohannya dulu ga si. Kasih akses pendidikan seluas-luasnya”

Perdebatan berlanjut ketika @yudiantara_liya_wijaya menjelaskan bahwa persoalan kebutuhan dasar dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi pada pendidikan.

“Logikanya begini, bagaimana kita bisa fokus pendidikan bila, kita masih binggung mau makan apa, tinggal dimana? Bila weteng warek pendidikan akan berjalan.”

Ia juga menyampaikan pembagian versinya mengenai kondisi ekonomi masyarakat dengan menyebut sejumlah persentase, disertai klasifikasi kelompok berdasarkan perjuangan menghadapi kehidupan.

“Coba lihat data BPS atas kemiskinan, 40 persen hidup dibawah garis kemiskinan 20 persen baru mentas dari kemiskinan 30 persen sudah stabil 10 persen ini benar2 bebas .”

“40 persen berjuang untuk hidup 20 persen berjuang untuk mempertahankan hidup 30 persen berjuang untuk merubah hidup 10 persen menikmati hidup”

Pernyataan mengenai angka kemiskinan tersebut merupakan komentar pengguna Threads dan tidak disertai sumber data BPS dalam materi yang dikirimkan, sehingga angka tersebut tidak dapat dipastikan sebagai data resmi hanya berdasarkan unggahan tersebut.

Rangkaian percakapan itu memperlihatkan dua persoalan yang dibahas bersamaan, yakni pentingnya pendidikan yang mendorong kebebasan berpikir serta hubungan antara akses pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads

TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Berita Lainnya

Advertisement

Terpopuler

Statistik Pengunjung