Repelita Jakarta - Budiman Sudjatmiko menilai Prabowo Subianto belum genap dua tahun menjalankan pemerintahan, tetapi sudah menghadapi upaya yang disebut bertujuan menjatuhkan dirinya dari kekuasaan.
Pandangan tersebut disampaikan melalui unggahan akun @paradinayeni6 di Threads pada 5 September 2026, yang menguraikan pandangan Budiman mengenai dinamika politik dan arah pemerintahan Prabowo.
ADVERTISEMENT
Budiman menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pihak yang mendukung ataupun tidak menyukai Prabowo, melainkan turut menyentuh kepentingan kelompok yang selama ini menikmati akses ekonomi.
Ia menggambarkan persoalan tersebut sebagai “lingkaran setan” kemiskinan yang membuat kesempatan ekonomi berulang di kelompok tertentu.
Jika pada masa pemerintahan Jokowi terjadi perubahan terhadap sebagian kelompok elite politik, Budiman melihat tantangan yang dihadapi Prabowo kini lebih berkaitan dengan kepentingan elite ekonomi.
Pembahasan itu kemudian dikaitkan dengan sejumlah program pemerintah yang dinilai diarahkan untuk memperluas kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya.
Program seperti MBG, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, hingga koperasi desa disebut sebagai upaya membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat miskin bukan sekadar memberikan bantuan sesaat, tetapi mencoba mengubah siapa yang punya akses terhadap aset, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.
Budiman juga mengingatkan bahwa kebijakan yang memiliki target perubahan struktural membutuhkan waktu sehingga hasilnya tidak selalu dapat terlihat dalam masa pemerintahan yang baru berjalan sekitar satu atau dua tahun.
Masalahnya, perubahan struktural memang tidak bisa dipanen dalam satu atau dua tahun. Pohon yang baru ditanam hari ini tidak mungkin dituntut langsung menjadi hutan besok pagi.
Menurut pandangan yang disampaikan dalam unggahan tersebut, tuntutan agar program jangka panjang segera menghasilkan dampak dapat membuat masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh isu politik yang berkembang.
Kondisi itu dinilai berpotensi menjadi persoalan apabila pemerintahan berganti sebelum berbagai kebijakan yang sedang dijalankan mencapai tahap matang.
Kalau kebijakan jangka panjang terus dipaksa menghasilkan hasil instan, masyarakat memang akan jauh lebih mudah dipanaskan oleh isu politik.
Budiman kemudian mengkhawatirkan kemungkinan perubahan kekuasaan di tengah proses tersebut karena pergantian pemerintahan dapat diikuti perubahan arah kebijakan serta penghentian atau pengulangan sejumlah program.
Kalau presiden dijatuhkan di tengah jalan, program belum sempat matang, pemerintahan berganti, arah kebijakan berubah, lalu semuanya kembali ke titik nol.
Dalam penjelasannya, ia juga membandingkan situasi tersebut dengan Thailand yang dinilai mengalami siklus pergantian kekuasaan sehingga kesinambungan pembangunan tidak selalu berlangsung secara konsisten.
Ia menyebut dinamika pergantian pemerintahan sebagai salah satu faktor yang perlu diperhatikan ketika menilai keberlanjutan sebuah agenda pembangunan jangka panjang.
Namun, pandangan tersebut sekaligus disertai penegasan bahwa dukungan terhadap keberlangsungan pemerintahan tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap seluruh kebijakan yang dibuat.
Tapi tentu ada satu catatan penting: Presiden tidak boleh kebal dari kritik hanya karena programnya diklaim sebagai perubahan besar.
Kalau MBG bermasalah, kritik tetap harus didengar. Kalau anggaran bocor, harus dibongkar. Kalau rakyat dirugikan, pemerintah wajib bertanggung jawab.
Sebab mempertahankan presiden bukan berarti mempertahankan semua kebijakannya tanpa kritik.
Dan sebaliknya, mengkritik Prabowo juga tidak otomatis berarti ingin menjatuhkannya.
Menurut unggahan tersebut, perhatian utama seharusnya diarahkan pada keberlangsungan demokrasi, mekanisme evaluasi pemerintahan, serta kepentingan masyarakat luas.
Yang seharusnya dipertahankan adalah demokrasi, evaluasi, dan kepentingan rakyat.
Penilaian terhadap keberhasilan pemerintahan Prabowo pada akhirnya disebut perlu dilakukan berdasarkan hasil yang dapat diukur, bukan hanya berdasarkan dukungan politik maupun narasi dari kelompok pendukung.
Kalau memang Prabowo sedang mencoba memutus rantai lama, biarkan hasilnya diuji oleh waktu bukan hanya oleh propaganda pendukung, tetapi juga oleh angka kemiskinan, kualitas pendidikan, kesehatan, pemerataan aset, dan kesejahteraan rakyat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads