Repelita Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, memberikan pernyataan mengejutkan terkait polemik yang terjadi di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
"Ketua Umum PBNU yang sekarang menurut saya sudah gagal, sudah nggak boleh diteruskan," ujar Cak Imin saat sambutan dalam acara halal bihalal IKA PMII di Jakarta, Minggu (19/4/2026).
ADVERTISEMENT
Ia menuturkan bahwa belakangan ini dirinya kerap berdiskusi mengenai polemik yang terjadi di tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Mencoba mencari benang merah pada persoalan yang terjadi, akhirnya ia sampai pada sebuah kesimpulan yang sama dengan banyak pihak.
"Kesimpulannya sama, rezim hari ini sudah nggak boleh diteruskan. Nggak boleh diteruskan," Cak Imin menuturkan dengan tegas.
"Karena apa? Tidak mampu lagi kita menitipkan harapan, terutama Ketua Umum PBNU yang sekarang (Gus Yahya) menurut saya sudah gagal," tambahnya.
Ketua Umum PKB ini mengaku tidak nyaman berbicara blak-blakan soal dapur organisasi di khalayak umum.
"Saya sebetulnya enggan ngomong ini, tapi tak lihat semuanya enggak ada yang ngomong itu," tukasnya.
Ia berpandangan bahwa tidak ada yang berani berbicara sehingga ia dengan terpaksa menyuarakan apa yang dianggapnya benar.
"Enggak ada yang ngomong itu. Saya itu sudah capek ngomong begini-begini sebetulnya," tandasnya.
"Tapi terpaksa walaupun ada alumni banyak, terpaksa saya yang ngomong, mewakili yang tidak mau ngomong semuanya," kuncinya.
Sebelumnya, tokoh Nahdlatul Ulama Sulsel, Abdul Karim, angkat suara terkait mencuatnya risalah mundur Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU.
Abdul Karim menegaskan bahwa dinamika di tubuh NU bukanlah hal baru, bahkan sudah menjadi bagian dari sejarah panjang organisasi tersebut.
"Tetapi Ormas yang didirikan KH Hasyim Asy'ari ini seabad silam tak pernah kering silang pendapat. Pergolakan pemikiran hingga pertentangan kepentingan tak pernah kering di tubuh NU," ujar Abdul Karim.
Ia kemudian membeberkan rangkaian dinamika yang menyertai PBNU sejak Muktamar ke-34 di Lampung pada 2021.
Dimulai ketika Gus Yahya dan Syaifullah Yusuf membentuk kabinet yang sebagian diisi oleh sejumlah pengurus partai politik tertentu.
"Warga Nahdliyyien sebagian kecewa, sebagian ketawa, sebab sebelum terpilih sebagai ketua Tanfidz PB NU, Gus Yahya mengkampanyekan NU haram berpolitik praktis. Tetapi pengurusnya, malah terdiri dari sejumlah politisi. Sikap ini bagai benci tapi rindu," tambah Abdul Karim.
Ia juga menyinggung penunjukan Mardani Maming sebagai Bendahara Umum PBNU yang kemudian menjadi sorotan karena kasus hukum.
"Masalah berlanjut saat penunjukkan Mardani Maming sebagai Bendahara Umum PB NU periode 2022-2027. Kehadiran mantan Bupati Tanah Bumbu itu di tubuh NU mengundang tanya besar dikalangan Nahdliyyien," imbuhnya.
Maming dianggap sebagai titipan khusus, terlebih saat kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Pada lapis bawah NU, kasus Mardani Maming dianggap menodai kesucian NU. Namun sebagian warga NU justeru menangkis pendapat itu," terangnya.
Tidak berhenti di situ, Abdul Karim juga mengulas pengangkatan Erick Thohir sebagai Ketua Lakpesdam PBNU yang mengagetkan banyak pihak.
"Erik Tohir memang pernah direkrut kilat menjadi kader Ansor, tetapi ia sama sekali dianggap tak pernah diketahui punya tradisi ke-NU-an terutama tradisi kesantrian," jelasnya.
Abdul Karim juga menyinggung pencopotan KH Marzuki Mustamar dari Ketua PWNU Jatim pada akhir 2023 yang diduga sarat kepentingan politik.
Ia menilai bahwa perjalanan PBNU belakangan ini semakin sulit didefinisikan sebagai gerakan moral yang murni.
“Diusia 101 tahun ini, NU seolah dikelola dengan pragmatis. Metode pengelolaan seperti ini hanya menyuramkan masa depan NU. Sebab NU menciptakan ranjau politik bagi dirinya sendiri," timpalnya.
Abdul Karim menyebut instruksi-instruksi PBNU belakangan ini cenderung bersifat menekan dan seram bagi jamaah di lapisan bawah.
"Di sisi lain, instruksi-instruksi dan pernyataan elit PB NU terasa seram bagi jamaahnya dilapis bawah. Seram, sebab seruan-seruan itu bersifat instruksional," tandasnya.
Ia menegaskan bahwa seharusnya NU hadir dengan seruan moral, bukan tekanan politik yang berlebihan.
"Seharusnya NU menyerukan pentingnya menegakkan moral politik yang baik," kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
