Repelita Jakarta - Lembaga riset ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) mengkritisi program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai tidak efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi sektor tenaga kerja serta ekonomi nasional.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai persoalan utama dari program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto itu terletak pada desain fiskal dan tata kelola yang dinilainya belum matang sejak awal perencanaan.
ADVERTISEMENT
Ia menyebut kebijakan tersebut cenderung dijalankan tanpa perencanaan yang optimal, termasuk regulasi teknis yang baru disusun setelah program berjalan di lapangan.
Menurut Bhima, klaim bahwa MBG mampu menyerap jutaan tenaga kerja dianggap tidak mempertimbangkan dampak lanjutan yang justru merugikan sektor-sektor ekonomi lainnya.
Pengalihan anggaran dari sektor pendidikan dan tekanan terhadap pelaku usaha kecil dinilai justru berpotensi mengurangi jumlah pekerjaan secara signifikan.
“Jadi, UMKM itu berebut bahan baku di hilir, di retail, sementara MBG atau SPPG mengambil dari distributor utama di hulu. Jadi ada distorsi harga, ada kenaikan harga, rumah tangga juga terdampak,” terang Bhima dalam Podcast Madilog yang tayang beberapa waktu lalu.
“Kalau itu ditotal semua, justru ada sekitar 1,94 juta tenaga kerja yang berisiko hilang karena adanya MBG. Jadi, MBG ini bukan komplementer, bukan menciptakan lapangan kerja. Harus dilihat juga berapa banyak yang terpengaruh,” jelasnya memaparkan data temuan lembaganya.
Dampak negatif ini muncul dari berbagai faktor, mulai dari berkurangnya aktivitas ekonomi di sektor pendidikan hingga meningkatnya beban biaya yang harus ditanggung oleh pelaku UMKM.
Selain itu, Celios juga menyoroti adanya distorsi signifikan dalam rantai pasok bahan pangan akibat program MBG.
Program makan gratis tersebut disebut lebih banyak mengambil pasokan langsung dari distributor besar, sehingga pelaku usaha kecil harus bersaing mendapatkan bahan baku di tingkat ritel dengan harga yang lebih tinggi.
Kondisi ini dinilai turut memicu kenaikan harga bahan pokok dan berdampak langsung pada daya beli rumah tangga biasa.
Dari sisi tata kelola, program MBG juga dinilai memiliki potensi kerentanan yang tinggi terhadap praktik korupsi karena anggaran yang besar dan pengawasan yang lemah.
Evaluasi yang dilakukan Celios sejak sebelum program berjalan hingga satu tahun pelaksanaan menunjukkan adanya masalah yang konsisten, termasuk dalam penentuan sasaran penerima manfaat.
Celios menilai distribusi program belum tepat sasaran karena lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, khususnya di Pulau Jawa yang infrastrukturnya sudah memadai.
Sementara itu, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi termasuk wilayah terpencil dan kawasan timur Indonesia justru mendapatkan akses yang lebih terbatas.
Faktor logistik dan biaya distribusi yang mahal disebut menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan akses tersebut.
Selain itu, keterbatasan infrastruktur jalan serta penyebaran sekolah yang jarang di daerah terpencil turut mempengaruhi implementasi program di luar wilayah perkotaan.
Tak hanya itu, hasil survei terhadap para ahli gizi di berbagai provinsi menunjukkan adanya indikasi bahwa peningkatan anggaran MBG tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas gizi anak.
Bahkan sebagian responden menilai bahwa kualitas dan standar gizi yang diberikan justru mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Dengan berbagai temuan kritis tersebut, Celios menilai program MBG belum mampu mencapai tujuan utamanya, baik dari sisi peningkatan gizi masyarakat maupun dampak positif terhadap perekonomian nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
