Repelita [Jakarta] - Rencana pemerintah untuk mencetak ulang buku pelajaran dari jenjang SD hingga SMA kembali menjadi perbincangan publik.
Program tersebut dinilai membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit dari APBN.
ADVERTISEMENT
Ekonom Universitas Indonesia Berly Martawardaya menilai pemerintah sebenarnya sudah punya pengalaman serupa di masa lalu.
Menurutnya, pada periode pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, negara memilih membeli hak cipta buku pelajaran yang sudah beredar.
Langkah itu memungkinkan proses cetak dilakukan dengan biaya lebih hemat.
“Sehingga bisa dicetak dengan harga rendah dan HET ditetapkan (waktu itu Rp4,500 - 14,000) alias terjangkau,” kata Berly di akun X https://x.com/bmartawardaya pada 10 Agustus 2026.
Program tersebut kemudian diperluas.
Kementerian Pendidikan Nasional saat itu ikut mengoordinasikan dan membiayai penulisan buku utama serta buku pendamping oleh para guru terpilih.
Hasilnya, masyarakat bisa mengakses buku pelajaran bermutu dengan harga yang bersahabat.
“Buku pelajaran berkualitas dengan harga murah. Bisa baca di gadget/PC atau print sendiri. Bagus kan,” ujarnya.
Berly mempertanyakan alasan pemerintah kini mendorong pencetakan buku secara terpusat.
Ia menilai Buku Sekolah Elektronik yang sudah tersedia sejak lama seharusnya bisa dimanfaatkan kembali.
“Akan cukup besar dana APBN yang perlu dialokasikan untuk cetak ulang buku pelajaran SD-SMA yang bisa digunakan untuk keperluan lain. Tinggal besarkan font size lalu di upload ke website BSE Kemdikdasmen,” ucapnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
