Berita, Nasional

Charles Honoris Curiga Pengadaan Motor Listrik BGN Tak Transparan: Jangan-jangan Distributornya Orang Dalam

Repelita.id

09 April 2026 20:25 WIB

Charles Honoris Curiga Pengadaan Motor Listrik BGN Tak Transparan: Jangan-jangan Distributornya Orang Dalam
Foto: Istimewa

Repelita Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mengungkapkan kecurigaannya terkait pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Charles menilai bahwa pengadaan tersebut berpotensi tidak transparan dan membuka peluang adanya konflik kepentingan di dalamnya.

ADVERTISEMENT

Ia bahkan menduga adanya kemungkinan keterkaitan antara pihak internal BGN dengan distributor motor listrik yang terlibat dalam proyek pengadaan ini.

“Jangan-jangan distributor motor ini dimiliki oleh orang dalam BGN sendiri, apalagi di dalamnya sudah disiapkan untuk kebutuhan dapur SPPG. Ini harus lebih transparan dan tepat sasaran,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (9/4/2026).

Ia menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran negara, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinilai sedang tidak baik.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

“Kita menghadapi kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Nilai tukar rupiah sudah menyentuh Rp17 ribu per dolar AS, dan proyeksi sejumlah ekonom menyebut beberapa bulan ke depan bukan masa yang mudah bagi perekonomian kita,” ujarnya.

Charles juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh lembaga negara untuk melakukan efisiensi anggaran secara ketat.

Ia menyoroti bahwa banyak kementerian dan pemerintah daerah telah melakukan penghematan, bahkan hingga memangkas anggaran untuk program-program lain yang tidak prioritas.

“Kalau kita lihat, hampir semua kementerian sudah melakukan efisiensi. Kepala daerah di seluruh Indonesia juga sudah mengeluhkan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), salah satunya untuk mendukung program MBG ini,” katanya.

Oleh karena itu, ia mengaku prihatin apabila anggaran dalam program MBG yang merupakan program prioritas justru digunakan tidak tepat sasaran.

“Kita sangat sedih dan prihatin ketika lembaga lain sudah berupaya efisiensi, tetapi anggaran untuk MBG justru tidak digunakan secara tepat,” pungkas Charles Honoris mengakhiri pernyataannya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Berita Lainnya

Advertisement

Terpopuler

Statistik Pengunjung