Repelita [Jakarta] - Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie membagikan kisah mengejutkan mengenai alasannya menetap di Rusia dan menjadi dosen tetap di Saint Petersburg State University.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya terpaksa meninggalkan Indonesia dalam waktu singkat setelah menerima peringatan darurat dari dinas intelijen Rusia atau FSB.
ADVERTISEMENT
Pihak intelijen mendeteksi adanya ancaman serius yang mengintai keselamatan dirinya akibat sikap kritisnya yang vokal di dalam negeri.
Sebelum memutuskan pergi, ia sempat menghadap dan meminta pandangan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Melihat situasi yang sudah sangat mendesak, Megawati menyarankannya untuk mengikuti peringatan keamanan tersebut demi keselamatan jiwanya.
Akhirnya, dalam waktu kurang dari 24 jam, ia bertolak ke luar negeri berbekal surat keterangan khusus yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Rusia.
Dalam dialog tersebut, ia juga memberikan kritik tajam terhadap tingginya intensitas perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan kalkulasinya, anggaran yang dihabiskan untuk puluhan kali kunjungan kenegaraan tersebut diperkirakan telah menembus angka hampir Rp1 triliun.
Ia menilai pengeluaran masif ini sangat kontras dengan kondisi fasilitas pendidikan di berbagai daerah yang masih banyak mengalami kerusakan parah.
Ia pun membandingkan manajemen kabinet di Indonesia dengan kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.
Menurutnya, pemerintahan Rusia sangat fokus menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok agar tidak membebani kehidupan mendasar masyarakatnya.
Sebaliknya, tata kelola pemerintahan di Indonesia dinilai mengkhawatirkan lantaran pemilihan jajaran menteri dan pejabat kabinet diduga kuat hanya didasarkan pada unsur tanda terima kasih politik.
Kondisi demokrasi di tanah air juga tidak luput dari sorotan karena maraknya aksi penyerangan digital dan kriminalisasi terhadap para pemikir kritis.
Ia menyayangkan menjamurnya kelompok pendengung atau buzzer yang kerap dipakai untuk membatasi kebebasan berpendapat warga negara.
Jika pola pengelolaan negara yang tanpa kendali ini terus berlanjut, ia memperingatkan bahwa Indonesia berisiko mengalami kehancuran dari dalam sebelum terjadinya perang global.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
