Repelita Jakarta - Publikasi sebuah produk literatur yang mengulas pola keberagamaan pimpinan tertinggi negara belakangan ini memicu gelombang kritik mendalam dari figur pengamat nasional.
Produk cetak yang merangkum pandangan pelbagai kalangan mengenai rekam jejak spiritualitas sang presiden dinilai memuat kepentingan taktis tertentu di balik penyusunan materinya.
ADVERTISEMENT
Sebuah catatan reflektif yang ditulis oleh sastrawan politik Ahmad Khozinudin pada 6 September 2026 menyoroti keterlibatan institusi fatwa dalam suksesi peluncuran tersebut.
Ahmad Khozinudin berargumen bahwa naskah semacam itu seharusnya dikemas dalam format riwayat hidup mandiri agar pembaca memahami sifat subjektivitas pandangan di dalamnya.
Masuknya peran lembaga keagamaan struktural dikhawatirkan memicu persepsi keliru di tengah masyarakat seolah-olah figur bersangkutan merupakan standar baku pengamalan dogma.
Penulis esai tersebut turut mengungkit catatan kritis dari tokoh reformasi terkait relasi kedekatan sang pemimpin dengan lingkaran terdekatnya sebagai poin penguji keselarasan spiritual.
Dalam catatan itu, diungkapkan pula sebuah testimoni dari kalangan aktivis mengenai adanya pengabaian waktu ibadah wajib saat berlangsungnya sebuah rapat koordinasi panjang.
Sektor pengelolaan kebijakan ekonomi makro juga tidak luput dari koreksi karena dinilai masih melanggengkan mazhab pasar bebas yang condong berpihak pada korporasi raksasa.
Menurut pandangan penulis, tata kelola sumber daya alam yang melimpah seharusnya dikuasai penuh oleh negara demi kemakmuran bersama, bukan diserahkan kepada kelompok oligarki.
Para pemuka agama diharapkan tetap konsisten menyuarakan risalah murni sebagai jalan keluar atas pelbagai persoalan bangsa, ketimbang terjebak menjadi instrumen publisitas elite.
Konsep tata negara yang berbasis pada keadilan substantif dinilai jauh lebih mendesak untuk diterapkan guna mengakhiri sistem kapitalistik yang dinilai membebani kehidupan rakyat kecil.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
