Repelita Jakarta - Perjalanan panjang karier Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari seorang perwira muda hingga menduduki puncak pimpinan kepolisian dan lingkaran istana kini menghadapi babak terberat setelah terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
Penelusuran jejak karier serta kronologi dugaan keterlibatan mantan ajudan Presiden ketujuh RI Joko Widodo tersebut ditayangkan melalui kanal YouTube Kompas TV Manado bertajuk DARI AJUDAN JOKOWI KE PUSARAN KASUS! Perjalanan Karier Listyo Sigit Prabowo.
Pria kelahiran Ambon pada 5 Mei 1969 yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 ini mulai membangun kedekatan profesional dengan Joko Widodo saat menjabat sebagai Kapolresta Surakarta pada tahun 2011 silam.
Setelah Joko Widodo terpilih menjadi kepala negara pada tahun 2014, Listyo ditarik ke lingkungan istana sebagai ajudan presiden selama dua tahun sebelum kariernya melesat menjadi Kapolda Banten, Kadiv Propam Polri, hingga Kabareskrim Polri pada Desember 2019.
Pada Januari 2021, Joko Widodo mengajukannya sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis dan resmi melantiknya pada 27 Januari 2021 sebagai Kapolri ke-25 dengan mengusung konsep Polri Presisi.
Selama lima tahun memimpin Korps Bhayangkara hingga masa pemerintahan berganti ke Presiden Prabowo Subianto, kepemimpinannya diwarnai penanganan sejumlah kasus besar seperti perkara Ferdy Sambo, tragedi Kanjuruhan, kasus Teddy Minahasa, hingga gelombang demonstrasi Agustus 2025.
Posisi pucuk pimpinan kepolisian akhirnya resmi diserahkan kepada Jenderal Suyudi Ario Seto pada 1 Oktober 2026 sementara Listyo sempat dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan sebelum akhirnya diberhentikan pada 4 November 2026.
Pemberhentian tersebut menyusul pengumuman Bareskrim Polri pada 3 November 2026 yang menetapkan Listyo Sigit Prabowo berinisial LSP bersama tiga tersangka lain dalam perkara penyadapan ilegal menggunakan perangkat Lawful Interception Management System serta penghapusan data elektronik sejak 2025 hingga Oktober 2026.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan bahwa Listyo diduga memberikan perintah penyadapan tanpa dasar penyidikan sah sekaligus menjadi penerima akhir hasil intersepsi terhadap kepala negara, pejabat, politisi, hingga pengusaha.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan tindakan ilegal yang menyasar keselamatan pimpinan negara tersebut mengarah pada indikasi tindak pidana makar, yang kemudian diperkuat oleh penjelasan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra terkait pengembangan alat bukti oleh penyidik Bareskrim.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui kanal YouTube miliknya menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara oleh pimpinan kepolisian aktif merupakan kejahatan paling besar sepanjang sejarah Polri melampaui kasus Sambo dan Teddy Minahasa.
Sementara itu, mantan Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan, sedangkan Guru Besar Politik dan Keamanan Unpad Muradi menganalisis bahwa langkah tersebut bisa jadi dilatarbelakangi upaya memahami kehendak kepala negara maupun kepentingan politik lain yang perlu dibuktikan penyidik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok