Repelita [Jakarta] - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana melayangkan peringatan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto melalui platform digital.
Pesan tersebut sengaja disebarluaskan di ruang publik maya agar dapat dibaca langsung tanpa hambatan birokrasi istana.
ADVERTISEMENT
Saya menyampaikan pandangan ini melalui ruang publik, saya tidak mengirimkannya secara pribadi karena khawatir tidak pernah sampai kepada bapak, kata Denny.
Ia menyoroti kerentanan seorang pemimpin tertinggi negara yang kerap terisolasi dari realitas objektif akibat saringan birokrasi di sekelilingnya.
Salah satu masalah terbesar menjadi Presiden adalah tidak semua informasi bisa sampai apa adanya.
Daya kerja Istana mungkin berbeda pada setiap masa ke Presidenan, sebutnya.
Namun ia meyakini praktik penyaringan berlapis terhadap laporan yang masuk kepada kepala negara merupakan persoalan laten yang berulang.
Tetapi satu hal yang saya yakini tetap sama Istana menyaring siapa yang boleh bertemu Presiden tapi juga menyaring informasi yang sampai ke Presiden, jelasnya.
Manipulasi data yang lolos dari seleksi ketat dinilai sangat membahayakan arah kebijakan strategis pemerintah di masa mendatang.
Penyaringan informasi itulah yang berbahaya, kebenaran yang disaring perlahan-lahan dapat berubah menjadi kebenaran yang dimanipulasi data yang diolah terlalu jauh dapat membuat Presiden mengambil keputusan yang keliru, terangnya.
Ia mendesak agar pemerintah pusat berpijak pada data faktual dari lembaga resmi kendati laporan tersebut menyajikan kondisi yang kurang ideal.
Misalnya, pertumbuhan ekonomi dan angka-angka penting lainnya menurut BPS.
Tolong dicek betul Pak, mintalah data sebenarnya, paparnya.
Peringatan keras disampaikan agar negara tidak terjembab dalam jurang kesalahan kebijakan akibat laporan statistik yang direkayasa oknum tertentu.
Lebih baik Bapak tahu angka sebenarnya, meskipun pahit, daripada disodori data yang salah, apalagi diolah.
Kalau statistik yang ilmu pasti saja angkanya dikorupsi, maka yakinlah Republik akan menuju arah kebijakan yang keliru, tuturnya.
Selain persoalan informasi, ia turut menguliti kejanggalan protokoler menyangkut tata letak kursi wakil presiden dalam rapat kabinet paripurna.
Hari ini kita bahas soal konstitusi, yaitu bagaimana caranya memberhentikan Wakil Presiden, paparnya.
Peristiwa penempatan posisi duduk yang tidak sejajar dengan kepala negara dinilai sebagai preseden langka dalam sejarah ketatanegaraan.
Sependek ingatan saya, ini baru pertama kali dalam sejarah republik.
Karena itu, ini adalah peristiwa ketatanegaraan yang langka dan sangat penting, terangnya.
Tindakan administratif tersebut dipandang memiliki implikasi politis serta etiket protokoler yang tidak boleh diabaikan begitu saja.
Tindakan itu sebenarnya punya makna dan konsekuensi protokoler ketatanegaraan yang serius, ujarnya.
Alasan teknis rapat yang sempat dilontarkan pihak istana dinilai tidak cukup kuat untuk meredam perdebatan konstitusional yang sedang bergulir.
Posisi duduk Wakil Presiden yang tidak berdampingan dengan Presiden bukan semata soal teknis rapat.
Kalau demikian alasannya, maka itu harus dikoreksi, pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
