Repelita [Jakarta] - Pakar hukum terkemuka kembali melayangkan surat terbuka kepada kepala negara yang menyoroti gurita rasuah sebagai akar kehancuran bangsa.
Kasus hukum yang mendera mantan pejabat tinggi kejaksaan dijadikan cerminan untuk membongkar lingkaran hitam perampokan uang negara.
ADVERTISEMENT
Penegakan hukum selama ini dinilai tumpul karena hanya menyasar kalangan bawah tanpa menyentuh dalang utama kejahatan.
"Sebagai skandal, dugaan korupsi yang kini menjerat Febrie Adriansyah amat serius, berdaya rusak dahsyat," ujar Denny, dikutip Fajar.co.id, Senin (27/7/2026).
Dampak kehancuran skandal tersebut diibaratkan setara dengan musibah alam dahsyat yang meluluhlantakkan wilayah nusantara masa lampau.
"Ibarat bencana, daya rusaknya setara dengan gempa dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 yang berkekuatan magnitudo 9,1," tambahnya.
Harapan besar diletakkan agar proses hukum mampu meruntuhkan seluruh benteng perlindungan para penjahat kerah putih.
"Seharusnya, banyak bunker-bunker perlindungan koruptor serta brankas-brankas emas dan dolar yang terbongkar, luluh lantak, berserakan," ucapnya.
Sistem hukum yang pincang membuat penindakan rasuah ibarat penyakit ganas stadium akhir yang dibiarkan hidup tanpa penanganan tuntas.
"Dalam realitasnya, daya bongkar penegakan hukum antikorupsi sering kali hanya mampu menyentuh pelaku pinggiran (peripheral), tetapi gagal mendobrak pelaku utama (central). Akibatnya, korupsi tidak pernah tuntas diberantas," katanya.
Benih kehancuran tata kelola pemerintahan sejatinya mulai disemai sejak proses pemilihan umum berlangsung curang.
"Secara ketatanegaraan, benih korupsi mulai disemai sejak proses pemilu. Kontestasi yang jujur dan adil akan melahirkan pemerintahan yang bersih serta amanah," ujarnya.
Politik uang serta intervensi kekuasaan disebut hanya melahirkan para penguasa bermental pecundang yang mengabaikan nilai kebenaran.
"Postulat yang penting menang dulu, lalu setelah berkuasa melakukan pembenahan, hanyalah omong kosong, mimpi di siang bolong. Itu sekadar dalih para pemenang yang sesungguhnya bermental pecundang," jelasnya.
Koalisi kekuasaan yang dibangun di atas fondasi kecurangan berpotensi besar menjelma menjadi rezim ekstraktif titipan para pemodal besar.
"Dalam Why Nations Fail, Daron Acemoglu dan James A. Robinson menyebut pola semacam ini sebagai institusi ekstraktif, suatu tata kekuasaan yang dirancang bukan untuk menyejahterakan rakyat banyak, melainkan untuk menyedot sumber daya, peluang, dan keuntungan demi memperkaya segelintir elite yang berada di lingkaran kekuasaan," terangnya.
Perubahan sikap penguasa masa lalu terhadap lembaga antirasuah turut disorot tajam sebagai awal mula pelemahan penegakan hukum (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
