Berita, Nasional

Denny Indrayana Tegaskan Proses Pidana Gibran Tetap Dapat Berjalan Usai Mengundurkan Diri dari Jabatan Wakil Presiden

Repelita.id

19 November 2026 23:18 WIB

Denny Indrayana Tegaskan Proses Pidana Gibran Tetap Dapat Berjalan Usai Mengundurkan Diri dari Jabatan Wakil Presiden
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana menegaskan bahwa keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran pidana yang terjadi sebelumnya.

ADVERTISEMENT

Pandangan hukum mendalam tersebut disampaikan Denny Indrayana saat berbincang bersama pemandu acara Arie Untung dalam program siniar di kanal YouTube Cerita Untungs pada Kamis, 19 November 2026.

Dalam diskusi tersebut, Denny menjelaskan bahwa secara ketatanegaraan pengunduran diri menghentikan proses pemakzulan maupun hak menyatakan pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat karena objek jabatannya sudah kosong, namun proses pidana tetap dapat berjalan apabila ditemukan minimal dua alat bukti yang sah.

"Dengan mundur ya dia tidak dipermalukan dengan putusan pemecatan tetapi bukan berarti dia bisa melenggang kangkung dari sanksi hukum misalnya sanksi pidana, setelah mundur ini masih bisa diproses pidana kalau ada delik-delik pidana yang terbukti," ujar Denny Indrayana.

Ia memaparkan bahwa langkah hukum yang selama ini ditempuh bersama sejumlah pemohon dari Mahkamah Konstitusi hingga Mahkamah Agung semata-mata bertujuan meluruskan aturan main demokrasi dan mencegah praktik dinasti politik yang merusak konstitusi, bukan karena kebencian personal.

Denny juga mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memberikan ruang penegakan hukum secara adil tanpa melakukan intervensi meskipun dikabarkan ada permintaan bantuan hukum dari pihak Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Presiden Prabowo tidak mau intervensi silakan hukum berjalan, saya dengar ada dari beberapa sumber Pak Jokowi katanya meminta dibantu namanya minta bantuan presiden tapi Pak Prabowo yang saya dengar ini masalah hukum presiden tidak boleh intervensi siapapun," ungkapnya.

Lebih jauh, Denny menyoroti dua persoalan krusial pada era pemerintahan sebelumnya yakni pelemahan konstitusi serta revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2019 yang membuat lembaga antirasuah berada di bawah bayang-bayang kekuasaan eksekutif.

Pascapengunduran diri Gibran, Denny menyerukan lima agenda pembenahan nasional yang ia sebut sebagai Panca Tuntutan Rakyat, meliputi penghentian dinasti politik, reformasi total kepolisian, pengembalian independensi KPK, pemberantasan mafia sumber daya alam, serta reformasi pemilu agar demokrasi tidak dibajak oleh kekuatan uang.

Ia pun menutup perbincangan dengan mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal proses pemilihan wakil presiden pengganti agar berjalan konstitusional serta menumbuhkan kembali integritas di tengah budaya politik transaksional.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Berita Lainnya

Advertisement

Terpopuler

Statistik Pengunjung