Berita, Nasional

Dharma Pongrekun Bedah Struktur Komando di Balik Kasus Penyadapan yang Menjerat Listyo Sigit Prabowo

Repelita.id

19 November 2026 00:11 WIB

Dharma Pongrekun Bedah Struktur Komando di Balik Kasus Penyadapan yang Menjerat Listyo Sigit Prabowo
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun membedah struktur komando serta akar persoalan di balik skandal penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

ADVERTISEMENT

Pandangan kritis mengenai budaya kepatuhan buta di dalam tubuh institusi hingga mekanisme teknologi kekuasaan tersebut disampaikan Dharma Pongrekun dalam program Suara Nusantara yang ditayangkan melalui kanal YouTube Nusantara TV.

Budaya Takut Kehilangan Zona Nyaman

Dharma Pongrekun menilai penyalahgunaan perangkat intelijen untuk memata-matai pejabat negara hingga masyarakat terjadi akibat kuatnya doktrin rantai komando yang membuat bawahan takut menolak perintah keliru.

Menurutnya, banyak pejabat di dalam sistem pemerintahan memilih diam dan menjalankan instruksi menyimpang lantaran khawatir kehilangan jabatan maupun kenyamanan fasilitas yang telah dinikmati.

"yang dibutuhkan adalah keberanian adik-adik keberanian pemimpin di suatu institusi untuk menolak perintah yang salah pertanyaannya berani enggak menolak banyak tidak berani ngomong doang kenapa karena takut mengambil resiko kehilangan comfort zone gitu padahal kalau misalnya seperti ini beliau pasti bilang Kenapa ya kemarin saya tidak menolak," ujar Dharma Pongrekun.

Ia menambahkan bahwa kekuasaan yang terpusat tanpa pengawasan efektif cenderung menciptakan perilaku defensif, sehingga pemegang jabatan lebih sibuk mempertahankan posisinya ketimbang melindungi rakyat.

Rakyat Jadi Korban Pertarungan Elite

Mengulas kemungkinan adanya pesanan politik di balik penetapan Listyo Sigit sebagai pengguna akhir penyadapan, Dharma mengibaratkan konflik tingkat tinggi tersebut layaknya pertarungan dua gajah yang mengorbankan rakyat kecil di tengah-tengah.

Ia memandang pergantian pucuk pimpinan semata tidak akan menyelesaikan masalah bangsa apabila sistem tata kelola yang transaksional tidak dibenahi dan diaudit secara menyeluruh.

"negara ini bukan punya milik penguasa Bu tapi milik rakyat Indonesia sehingga rakyat berhak meminta audit secara menyeluruh tentang sistem bangsa ini jangan kita mengganti ee orang ini peran saja," tegasnya.

Desakan Audit dan Kejujuran Penyidik

Lebih jauh, Dharma mengingatkan tim penyidik kepolisian agar bekerja secara jujur dan transparan dalam menuntaskan perkara penyadapan yang telah bergulir lebih dari dua pekan tersebut tanpa adanya kompromi di balik panggung.

Menutup keterangannya dalam program Suara Nusantara di kanal YouTube Nusantara TV tersebut, ia juga mendesak pemerintah agar tidak lamban mengganti pejabat peninggalan rezim lama yang tidak sejalan dengan komitmen pemerintahan baru demi mencegah pembusukan dari dalam (*).

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Berita Lainnya

Advertisement

Terpopuler

Statistik Pengunjung