Repelita Jakarta - Ketegangan melanda wilayah Jawa Tengah menyusul tindakan penggerebekan asrama khusus putri Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Mojolabang, Sukoharjo, pada Selasa dini hari tanggal 27 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
Langkah tegas dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kini sangat dinanti oleh berbagai lapisan masyarakat dalam menyikapi insiden operasional yang dinilai mencederai institusi keagamaan tersebut.
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyampaikan harapan besar agar pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara tersebut segera mengambil tindakan hukum nyata berupa pencopotan jabatan.
Din Syamsuddin mendesak pemberhentian dilakukan terhadap Kapolda Jawa Tengah, Irjen Roy Hardi Siahaan karena menganggap penggerebekan itu tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, serta mencederai lembaga pendidikan Islam.
“Maka tidak ada kata yang bijak kita sampaikan kepada Kapolri kecuali segera memecat Kapolda Jawa Tengah yang dianggap memerintah, gagal menjalankan fungsi Polri semestinya,” tegas Din kepada wartawan, Senin, 2 November 2026.
Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini juga memberikan peringatan keras agar peristiwa sensitif tersebut tidak dipandang sebelah mata oleh jajaran petinggi kepolisian pusat.
Menurutnya, pengabaian terhadap insiden ini berpotensi besar memicu gelombang kemarahan meluas dari masyarakat sekaligus memperburuk citra serta menggerus sisa kepercayaan publik kepada penegak hukum.
“Jangan abaikan kejadian tersebut karena hanya menimbulkan kemarahan dan menghilangkan kepercayaan masyarakat yang sebenarnya sudah memudar selama beberapa tahun lalu. Inilah saatnya Kapolri mengambil tindakan tegas membersihkan Kepolisian Negara dari stigma buruk, dan membenahi ketidakprofesionalan Polri,” ujarnya.
Di samping memberikan kritik mendalam, tokoh ulama nasional tersebut turut menyampaikan imbauan kepada seluruh umat Islam, khususnya yang berada di lingkungan pondok pesantren.
Ia meminta agar kalangan santri dan pengurus lembaga keagamaan tetap menjaga ketenangan situasi serta memperkuat persatuan dalam menghadapi apa yang disebutnya sebagai tindakan sewenang-wenang.
“Kepada umat Islam khususnya kalangan pesantren agar tenang, and bersatu padu dalam sikap melawan kezaliman,” tandasnya.
Sebagai langkah penanganan awal atas rentetan protes massal tersebut, pihak pimpinan tertinggi kepolisian diketahui telah mengambil keputusan untuk menonaktifkan Kapolres Sukoharjo, AKBP Andhika Dharma Sena.
Kebijakan mutasi jabatan perwira menengah tersebut secara resmi dikeluarkan melalui penerbitan Surat Telegram dengan nomor registrasi (ST)/2463/XI/KEP./2026.
”Polri melakukan mutasi 3 perwira menengah yang salah satunya adalah menyangkut pergantian jabatan Kapolres Sukoharjo Jawa Tengah atas nama AKBP ADS (Andhika Dharma Sena),” ungkap Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
