Repelita [Jakarta] - Lembaga riset independen Center of Economic and Law Studies mengambil tindakan tegas dengan menyurati Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Surat resmi tersebut ditujukan kepada United Nations Statistics Division serta United Nations Statistical Commission.
ADVERTISEMENT
CELIOS menuntut pelaksanaan audit teknis secara menyeluruh terhadap angka pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2025 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik.
Langkah luar biasa ini ditempuh menyusul temuan anomali mencolok antara klaim statistik resmi pemerintah dengan realitas ekonomi di lapangan.
BPS sebelumnya mengeklaim bahwa perekonomian nasional melesat pada level lima koma dua belas persen secara tahunan.
Bahkan, instansi tersebut melaporkan adanya lonjakan performa pada sektor manufaktur sebesar lima koma enam puluh delapan persen.
Akan tetapi, data empiris yang dihimpun CELIOS justru menunjukkan tren sebaliknya.
Sepanjang rentang waktu tersebut, indeks manajer pembelian manufaktur domestik malah terjebak dalam fase kontraksi.
Kontribusi sektor pengolahan terhadap produk domestik bruto ikut merosot dari sembilan belas koma dua puluh lima persen menjadi delapan belas koma enam puluh tujuh persen.
Penurunan itu memperlihatkan gejala deindustrialisasi dini yang kian parah akibat hantaman pemutusan hubungan kerja massal serta pembengkakan biaya operasional.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menekankan pentingnya audit independen demi menegakkan akuntabilitas informasi publik.
"Kami menyerukan transparansi. Ada ketidaksesuaian antara data BPS dan kondisi nyata di lapangan," ujar Bhima menegaskan alasan mendasar di balik pengiriman surat ke badan dunia tersebut.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyudi Askar, yang menyoroti bahaya intervensi non-teknis terhadap data statistik nasional.
"Intervensi politik terhadap data statistik melanggar Fundamental Principles of Official Statistics dari PBB. Data yang tidak akurat bisa menyebabkan keterlambatan stimulus atau perlindungan sosial yang dibutuhkan," tegas Media.
Kritik lanjutan turut dilayangkan Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda.
Ia merasa janggal dengan klaim pertumbuhan kuartal kedua yang melampaui periode sebelumnya tanpa ditopang momentum hari besar keagamaan.
"Pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,95 persen di kuartal I, sementara indeks kepercayaan konsumen justru terus menurun dari Maret hingga Juni," ungkap Nailul mendasari keraguannya.
Melalui desakan tersebut, CELIOS meminta PBB memfasilitasi peninjauan sejawat oleh pakar internasional guna memastikan kepatuhan terhadap standar transparansi global.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
