Repelita [Jakarta] - Ketua PP Muhammadiyah bidang hukum dan kebijakan publik, Busyro Muqoddas, mendesak pemerintah untuk segera menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis.
Langkah ini dianggap krusial agar pihak terkait bisa melakukan pembenahan total terhadap berbagai persoalan transparansi dalam tata kelola program tersebut.
ADVERTISEMENT
Busyro menyoroti penggunaan dana negara yang sangat masif, sehingga efektivitas serta ketepatan sasaran mutlak menjadi standar utama.
"Persoalan yang muncul di lapangan perlu dijawab secara serius agar program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar benar-benar berjalan efektif dan tepat sasaran," ujar Busyro.
Kritik tersebut disampaikan Busyro di kantor PP Muhammadiyah pada Selasa, 16 Juni 2026, yang menegaskan adanya indikasi kuat ketidakjelasan prosedur sejak tahap awal perencanaan.
"MBG ini kan terindikasi kuat itu tidak transparan," kata Busyro.
Menurut Busyro, upaya pemerintah untuk memberikan jaminan maupun penjelasan hingga saat ini belum mampu menjawab berbagai kritik yang muncul di publik.
Ia menilai bahwa secara objektif, dampak negatif dari pelaksanaan kebijakan ini telah melampaui berbagai manfaat yang dijanjikan pemerintah.
"Mudharatnya akibatnya sudah terang-terangan lebih banyak," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional memastikan program akan tetap berjalan sembari mengoptimalkan masa libur sekolah untuk evaluasi internal.
Pemerintah berdalih bahwa manfaat dari penyediaan gizi tersebut sudah dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari pelajar hingga ibu hamil.
Di media sosial, sikap tegas Muhammadiyah ini menuai beragam respons dari masyarakat, seperti yang diungkapkan akun @awal_seprano: “Saya NU kultural, tapi saya sangat sepakat dan mendukung sikap Muhammadiyah dalam hal ini.”
Sementara akun @kenth_studioz memberikan usulan skema berbeda: “Hapuskan SPPG. salurkan MBG khusus pelosok dan memang kurang gizi. dikelola sekolah, diawasi walimurid, upload setiap hari, ada pelanggaran, keracunan, dikorupsi, gak sesuai =>> langsung STOP ajah, mudah praktis, sangat2 efisien.”
Busyro berharap Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan aspek moral konstitusional dalam menguji UU APBN 2026 yang menjadi payung hukum program ini.
“Setop MBG sementara dulu, kemudian evaluasi. MK bisa memberikan pertimbangan moral konstitusional,” pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
