Repelita Jakarta - Rencana pemberian penghargaan tertinggi bagi pimpinan korps korps baju cokelat oleh kepala negara memicu analisis tajam mengenai taktik konsolidasi kekuasaan internal pemerintahan baru.
ADVERTISEMENT
Ulasan mendalam mengenai manuver geopolitik tersebut disiarkan secara meluas dalam program bincang politik daring melalui tayangan digital pada kanal YouTube Forum Keadilan TV.
Aktivis pemuda era reformasi Dodi Ilham membedah motif tersembunyi di balik wacana penganugerahan tanda kehormatan di tengah derasnya evaluasi publik terhadap kinerja kepolisian.
"diangkat jadi mahaputra ya secara rasional enggak masuk akal hanya bisa masuk ketika itu di ranah politik apa itu dia sudah bisa membaca apa yang diinginkan oleh jenderal polisi Sigit ini kan dia pengin soft landing pensiun soft landing iya," ujar Dodi Ilham pada Kamis tanggal 22 Oktober 2026.
Dodi Ilham menilai dinamika hubungan antara lembaga kepresidenan dengan pucuk pimpinan penegak hukum tersebut dipenuhi dengan kalkulasi kompromi yang sangat taktis.
Tindakan kepala negara diibaratkan sebagai langkah berdarah dingin yang sengaja meredam potensi gesekan antar kekuatan bersenjata tanpa perlu menunjukkannya di depan publik.
"presiden Prabowo marah semarah-marahnya sama Polri ataupun sama Jenderal Sigit dia enggak tunjukin itu berdarah dingin bahasa ke batinnya seorang presiden Prabowo itu udah jangan macam-macam gua dengar suara batin lu lu pengin soft landing kan hasih bintang Mahaputra ini diberikan untuk soft landing-nya Listio dia dikasih hormat untuk dibuang dikasih hormat penghormatan tapi masuk sapa bagi seorang Prabowo ini busuk tapi dengan cara memberikan penghormatan demi kepentingan bangsa," lanjut Dodi Ilham.
Pihaknya melihat karakter kepemimpinan kepala negara saat ini cenderung mengutamakan stabilitas nasional jangka panjang melalui pendekatan akomodatif yang merangkul seluruh faksi.
Penghargaan tersebut dinilai sebagai instrumen formal untuk memastikan proses pergantian transisi kepemimpinan di tubuh korps Bhayangkara berjalan dengan damai.
Sejarawan nasional Indra J Piliang selaku pemandu diskusi turut memberikan catatan mengenai adanya polarisasi dukungan dari berbagai ormas keagamaan dan serikat pekerja.
Sejumlah aliansi buruh dilaporkan sempat mengadakan deklarasi terbuka demi membentengi posisi independensi lembaga penegak hukum tersebut agar tidak digeser ke bawah kementerian.
Dodi Ilham berpendapat fenomena saling sandera kepentingan di kalangan elit telah membuat sistem demokrasi nasional terkesan berjalan di tempat.
"inilah yang saya bilang politik di Indonesia ini sangat primitif hm karena yang ada adalah politik imparsial kepentingan yang disebut sandra menyandra hm kapan bangsa ini menuju tujuannya itu tujuan demokrasi keadilan sosial tuh kapan kalau antar elitnya masih saling sandra-yandra kan parah ini dialektikanya tuh benar-benar enggak enggak masuk akal sandra menyandra he mendukung karena aib-aibnya ditutupin," ketus Dodi Ilham.
Dirinya menambahkan bahwa pilar utama integritas kepolisian harus segera diselamatkan agar kembali pada koridor profesionalisme pelayanan masyarakat sesuai amanat konstitusi.
Langkah pengkondisian figur pimpinan menjelang akhir masa jabatan diprediksi akan menjadi babak penutup bagi karier geopolitik sang jenderal sebelum memasuki masa purnabakti resmi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
