Repelita Jakarta - Polemik seputar dokumen administratif Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali melebar dan kini menyasar keabsahan data keluarga.
Isu tersebut mencuat setelah aktivis senior Beathor Suryadi mempertanyakan kejanggalan dalam berkas kependudukan serta penyetaraan pendidikan Gibran.
ADVERTISEMENT
Salah satu hal yang disoroti adalah tertutupnya informasi mengenai nama ibu kandung pada dokumen penyetaraan yang dipersoalkan di jalur hukum.
Persoalan tersebut sebelumnya memang menjadi sorotan dalam gugatan Mercy Sihombing ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Mercy mempersoalkan data penyetaraan pendidikan Gibran yang disebut hanya menampilkan nama ayahnya, Joko Widodo, sementara nama ibu kandung ditutup atau disensor.
Beathor menilai bahwa penutupan data penting pada dokumen publik tidak boleh dianggap sekadar persoalan teknis administrasi belaka.
Tindakan penyensoran informasi tersebut dinilai justru memicu ruang spekulasi liar di tengah masyarakat terkait transparansi pejabat negara.
Pertanyaan mengenai asal-usul dan silsilah ini muncul karena banyaknya kejanggalan dalam berkas administrasi, ungkap Beathor Suryadi.
Ketika nama ibu kandung dicoret atau ditutup dalam dokumen resmi seperti penyetaraan ijazah di PTUN, publik tentu berhak bertanya-tanya ada apa di balik penutupan informasi tersebut, lanjut Beathor Suryadi.
Pernyataan itu disampaikan oleh Beathor Suryadi secara terbuka dalam tayangan video yang disiarkan melalui kanal YouTube SindoNews pada hari Sabtu, 3 Oktober 2026.
Selain menyoroti dokumen administratif Gibran, Beathor turut membeberkan temuan foto masa lalu yang memperlihatkan sosok Joko Widodo dengan ciri fisik berbeda.
Temuan foto masa lalu tersebut memperlihatkan sosok Joko Widodo berkumis dan berkacamata berdampingan dengan sosok Widodo lainnya yang tidak berkumis.
Menurut Beathor, berbagai kejanggalan visual maupun catatan masa lalu itu merupakan bagian dari rekam jejak keluarga yang perlu dijelaskan secara transparan.
Di tengah bergulirnya polemik tersebut, ia juga kembali mengaitkan persoalan berkas Gibran dengan perdebatan lama mengenai keabsahan ijazah Joko Widodo dari universitas ternama.
Meski demikian, tuduhan terkait dugaan rekayasa dokumen itu merupakan bagian dari klaim pribadi yang masih bergulir sebagai polemik terbuka di ranah publik.
Beathor menegaskan bahwa penelusuran terhadap seluruh dokumen resmi wajib dilakukan secara terbuka agar kebenarannya dapat diuji melalui mekanisme hukum yang sah.
Ia mengingatkan bahwa polemik menyangkut administrasi kenegaraan para pejabat tinggi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan hukum yang pasti.
Oleh karena itu, Beathor mendesak agar persoalan tersebut tidak sekadar berhenti sebagai perdebatan kosong di ruang publik atau media sosial.
Ia mendorong adanya pembuktian material secara transparan melalui jalur hukum supaya masyarakat luas memperoleh kepastian informasi yang akurat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
