Repelita Jakarta - Laporan polisi datang seperti petir di siang bolong terhadap akademisi sekaligus dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, yang dilaporkan oleh Koordinator Pemuda Garda Nusantara, Rangga Kurnia Septian.
Namun Ubedilah memilih berdiri dengan tenang, bukan karena ia tidak gentar, melainkan karena ia menganggap kritik adalah bagian dari napas demokrasi yang tidak layak dipidanakan.
ADVERTISEMENT
Dalam perbincangan di kanal Forum Keadilan TV, Ubedilah menegaskan bahwa tudingan kebencian terhadap dirinya merupakan logika yang keliru dan tidak berdasar.
Ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah sebelumnya menyebut kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai beban bangsa, sebuah pernyataan yang menurutnya bukan serangan pribadi melainkan kritik atas kinerja kekuasaan.
Ubedilah melihat kasus ini bukan sekadar perkara hukum biasa, tetapi sinyal yang lebih besar bahwa ketegangan politik sedang meningkat secara signifikan.
Ia menyoroti bagaimana kritik yang disampaikannya justru dibalas dengan laporan hukum, sehingga pembahasan publik dibawa ke ranah pidana yang seharusnya tidak perlu terjadi.
Ubedilah menyebut fenomena ini sebagai gejala kolonialisme baru yang bukan datang dari luar negeri, tetapi lahir dari cara kekuasaan memperlakukan suara-suara yang berbeda.
Ia merinci makna beban bangsa tersebut dalam beberapa lapisan, mulai dari masalah warisan era sebelumnya, cacat etik dalam proses politik, hingga kinerja kebijakan yang dinilai belum menunjukkan tata kelola yang sehat.
Dari indeks demokrasi yang melemah, korupsi yang stagnan, hingga kebijakan publik yang memicu kontroversi, semuanya ia letakkan sebagai dasar analisis akademik bukan sekadar opini kosong.
Yang lebih ia soroti adalah tanggapan kekuasaan terhadap kritik, di mana jika laporan hukum menjadi jawaban utama maka ruang dialog akan menyempit secara perlahan.
Kalau presiden tidak siap dikritik, itu masalah, demikian kurang lebih garis keras yang disampaikan Ubedilah dalam wawancara tersebut.
Host Indra J Pilian membacakan pernyataan ini sebagai bentuk kritik yang bersifat kritikal dan rasional, bukan emosional atau penuh kebencian.
Ubedilah bahkan memicu risiko yang lebih besar dengan menyatakan bahwa ketika demokrasi melemah, maka sektor ekonomi juga ikut terseret ke dalam krisis.
Ia mengutip berbagai penelitian yang menunjukkan hubungan langsung dan signifikan antara kualitas demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.
Di sisi lain, ia juga menyinggung fenomena yang disebutnya sebagai anti-intelektualisme, yaitu ketika kampus, akademisi, dan kritik dianggap sebagai ancaman bukan mitra pembangunan.
Padahal, dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, justru kaum intelektual yang menjadi motor utama lahirnya republik ini.
Narasi kolonialisme baru yang ia lontarkan tidak muncul tanpa konteks, karena ia melihat pola lama seperti represi, pembungkaman, hingga intimidasi mulai bergaung kembali dalam bentuk yang lebih modern.
Bukan lagi penjara fisik semata yang menjadi alat penekan, tetapi tekanan hukum dan stigma publik yang kini lebih sering digunakan.
Namun di tengah tekanan yang ia alami, pesan Ubedilah sangat sederhana yaitu tidak perlu takut berlebihan karena kritik berdasarkan argumen dan data adalah hak konstitusional warga negara.
Dalam logika sosial, tekanan justru bisa melahirkan resistensi yang lebih luas dari masyarakat yang merasa aspirasinya tidak tersalurkan.
Indra menutup perbincangan dengan satu garis tegas bahwa ini bukan soal setuju atau tidak pada Ubedilah, tetapi soal apakah ruang kritik masih aman di negeri ini.
Karena ketika kritik berubah menjadi perkara hukum, maka yang dipertaruhkan bukanlah satu orang melainkan arah demokrasi Indonesia itu sendiri.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
