Repelita Jakarta - Pemerintah didesak untuk siaga penuh dalam menghadapi berbagai kemungkinan keadaan darurat pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mengingat dinamika geopolitik yang terus berkembang di kawasan Timur Tengah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar secara khusus meminta pemerintah menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang matang guna memastikan keselamatan serta kepastian layanan bagi seluruh jemaah haji Indonesia.
ADVERTISEMENT
"Kami meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario menghadapi kemungkinan keadaan darurat, termasuk apabila terjadi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji," ujar Ansory saat rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 11 Maret 2026.
Komisi VIII menerima penjelasan pemerintah mengenai tiga skenario yang telah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan situasi darurat dalam penyelenggaraan haji tahun 2026.
Skenario pertama adalah keberangkatan jemaah haji tetap dilaksanakan meskipun konflik berlangsung, dengan pemerintah melakukan mitigasi jalur udara melalui pengalihan rute penerbangan ke jalur yang lebih aman.
Pemerintah juga akan melakukan diplomasi untuk memperoleh jaminan keamanan bagi jemaah haji Indonesia sebagai pihak non-kombatan serta menyiapkan protokol evakuasi darurat.
Skenario kedua adalah kemungkinan Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji meskipun Pemerintah Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan haji secara normal.
Komisi VIII meminta pemerintah melakukan negosiasi agar biaya layanan yang telah dibayarkan jemaah tidak hangus jika kondisi tersebut terjadi.
Skenario ketiga adalah apabila Pemerintah Arab Saudi menutup penyelenggaraan ibadah haji, maka Indonesia juga tidak akan memberangkatkan jemaah.
Dalam situasi tersebut, pemerintah diminta memastikan seluruh dana yang telah dibayarkan dapat dikembalikan secara utuh kepada jemaah.
Ansory juga menekankan pentingnya komunikasi yang transparan kepada calon jemaah haji terkait perkembangan situasi global serta berbagai kemungkinan kebijakan yang dapat diambil pemerintah.
"Kami juga meminta pemerintah melakukan sosialisasi secara intensif kepada calon jemaah haji mengenai berbagai kemungkinan skenario yang dapat terjadi, sehingga jemaah mendapatkan kepastian informasi dan tidak menimbulkan keresahan," tambah politisi Fraksi PKS tersebut.
Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persiapan penyelenggaraan haji 2026 agar berjalan aman, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah haji Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
