Repelita [Jakarta] - Sorotan tajam dialamatkan kepada Korps Bhayangkara setelah Anggota Komisi III DPR, Benny K. Harman, melayangkan kritik keras terhadap kebijakan yang melibatkan aparat kepolisian dalam sektor pertanian, khususnya pada agenda penanaman jagung.
Langkah pelibatan institusi keamanan tersebut dinilai telah bergeser dari koridor fungsi utamanya serta mencederai pembagian kerja di tingkat desa karena mengambil alih peran yang seharusnya menjadi porsi kelompok tani serta aparatur wilayah setempat.
ADVERTISEMENT
Kritik mendalam ini disampaikan secara langsung dalam sebuah forum pertemuan resmi bersama para pakar serta akademisi guna membahas rancangan perubahan regulasi kepolisian yang berlangsung di kompleks parlemen Senayan pada hari Selasa kemarin.
"Apakah sudah tepat kebijakan negara menugaskan polisi untuk menanam jagung? Ini penting kita tanyakan karena masyarakat juga bertanya-tanya. Ketika kami turun ke daerah, ada yang bertanya, kalau polisi menanam jagung, lalu petani dan kepala desa mengerjakan apa?" ujar Benny.
Legislator dari Fraksi Partai Demokrat tersebut menekankan bahwasanya agenda perombakan aturan hukum kepolisian semestinya bertumpu pada identifikasi yang matang mengenai berbagai persoalan mendasar di lapangan yang mendesak untuk diselesaikan.
Menurut pandangannya, penataan ulang regulasi mutlak memerlukan proses peninjauan kembali secara berkala terhadap pelaksanaan undang-undang yang saat ini masih berlaku di tanah air.
Proses peninjauan tersebut menjadi poin krusial demi menakar ketepatan fungsi institusi agar tidak terjadi perluasan tugas baru yang melenceng atau bertolak belakang dari mandat asli kelembagaan kepolisian yang diberikan oleh negara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
