Repelita Jakarta - Polemik mengenai sistem desil penerima bantuan sosial kembali mencuat setelah Mohamad Guntur Romli mempertanyakan akurasi klasifikasi kesejahteraan yang digunakan pemerintah.
Melalui unggahan di X pada 8 September 2026 pukul 15.35 WIB, @GunRomli menyoroti kondisi ketika seorang anggota DPR dengan kekayaan miliaran rupiah disebut masuk dalam desil yang dikategorikan rentan miskin.
ADVERTISEMENT
"DPR Miliarder Masuk Desil Miskin & Tercatat Dapat Bansos, Tukang Becak Dicap Konglomerat dan Bansosnya Dicabut: Desil Ini Alat Statistik atau Alat Jahat?"
Dalam unggahan tersebut, ia kemudian memberikan contoh seorang anggota DPR RI yang disebut memiliki harta mencapai Rp16,17 miliar tanpa utang.
Menurut pernyataan yang disampaikan @GunRomli, orang tersebut justru tercatat berada di desil 4 yang disebut sebagai kategori rentan miskin sekaligus kelompok yang diprioritaskan menerima bantuan sosial.
"Gara-gara Desil: Ada anggota DPR RI berharta Rp16,17 miliar tanpa utang sepeser pun, tercatat di desil 4—kategori rentan miskin, prioritas penerima bansos."
Sorotan tersebut menempatkan sistem desil sebagai pusat persoalan karena klasifikasi tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi.
Dalam praktiknya, perbedaan antara kondisi ekonomi seseorang dengan kategori yang tercatat dalam sistem dapat menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan data penerima bantuan.
Persoalan lain yang ikut disoroti adalah kemungkinan masyarakat berpenghasilan rendah justru dikategorikan tidak layak menerima bantuan apabila data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
Unggahan @GunRomli juga memperhadapkan dua situasi yang berlawanan, yakni anggota DPR dengan kekayaan besar yang disebut masuk kategori penerima bansos dan tukang becak yang dalam narasi unggahan justru dicap sebagai konglomerat hingga bantuan sosialnya dicabut.
Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar pertanyaan mengenai apakah sistem desil benar-benar berfungsi sebagai instrumen statistik untuk mengukur kesejahteraan atau justru dapat menghasilkan keputusan yang dianggap tidak adil.
Polemik ini memperlihatkan pentingnya akurasi data sosial ekonomi karena kesalahan klasifikasi dapat berdampak langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Di sisi lain, informasi mengenai anggota DPR yang disebut memiliki kekayaan Rp16,17 miliar dan tercatat dalam desil 4 merupakan pernyataan yang disampaikan dalam unggahan @GunRomli dan belum disertai rincian identitas anggota DPR tersebut dalam materi yang diberikan.
Karena itu, persoalan tersebut perlu dilihat dengan memperhatikan sumber data, metode penentuan desil, serta mekanisme pemutakhiran data agar penilaian terhadap penerima bantuan sosial tidak hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
DPR Miliarder Masuk Desil Miskin & Tercatat Dapat Bansos, Tukang Becak Dicap Konglomerat dan Bansosnya Dicabut: Desil Ini Alat Statistik atau Alat Jahat?
— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) September 8, 2026
Gara-gara Desil: Ada anggota DPR RI berharta Rp16,17 miliar tanpa utang sepeser pun, tercatat di desil 4—kategori rentan… pic.twitter.com/oB3DxGwbSj
