DPR Minta BGN Batalkan Segera Pengadaan Motor Listrik Bagi Kepala SPPG
Repelita Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menyoroti pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
ADVERTISEMENT
Charles mengaku kaget setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan adanya pengadaan motor listrik dalam jumlah besar dari luar negeri.
Ia menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI meminta BGN untuk membatalkan pengadaan motor listrik tersebut karena dinilai tidak tepat.
DPR juga telah menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak BGN pada Senin pekan depan untuk dimintai klarifikasi.
Menurutnya, langkah pengadaan motor listrik tidak sejalan dengan tujuan utama program MBG yang seharusnya difokuskan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.
“Program ini tujuan utamanya adalah memperbaiki kondisi gizi anak Indonesia, sehingga penggunaan anggaran harus fokus pada tujuan tersebut. Dengan adanya pengadaan ini di tengah efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah, sangat tidak tepat,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (9/4/2026).
Charles juga menyoroti aspek harga yang dinilai tidak wajar, yakni mencapai kisaran Rp45 juta hingga Rp50 juta per unit.
Padahal berdasarkan penelusuran di pasar, motor listrik produksi dalam negeri dengan spesifikasi serupa bisa diperoleh dengan harga jauh lebih murah, bahkan di kisaran Rp20 jutaan.
“Kalau kita lihat di internet, harga retail motor listrik yang sudah diproduksi di Indonesia tidak sampai segitu. Jadi pengadaan 20 ribu motor ini sangat tidak proper,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa pengadaan tersebut tidak pernah dikoordinasikan dengan DPR RI sebelumnya.
Jika sejak awal rencana ini disampaikan ke DPR, pihaknya pasti akan menolak pengadaan tersebut.
Menurutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga telah menolak pengadaan motor listrik tersebut untuk tahun anggaran 2025.
Namun pengadaan tetap berjalan dan unit-unit kendaraan tersebut disebut telah masuk ke wilayah Indonesia.
Charles juga menyoroti kejanggalan lain terkait kesiapan infrastruktur pendukung, di mana kantor distributor motor tersebut bahkan belum rampung dibangun.
“Ini sesuatu yang janggal. Kami akan meminta penjelasan langsung dari Kepala BGN di DPR terkait tujuan, urgensi, dan dasar pengadaan ini,” pungkas Charles Honoris.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
