Repelita Jakarta - Dinamika dua tahun masa kepemimpinan nasional di bawah kendali duet Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini tengah menuai sorotan tajam serta gelombang evaluasi kritis dari berbagai elemen masyarakat sipil.
Meskipun anggaran keuangan negara bernilai triliunan rupiah dilaporkan telah digelontorkan secara masif demi membiayai rentetan program strategis nasional, namun dampak di tingkat tapak dinilai masih menyisakan banyak catatan merah yang mendesak.
ADVERTISEMENT
Aspirasi dan poin keberatan ketatanegaraan seputar jalannya roda pemerintahan tersebut sebelumnya diunggah secara resmi oleh akun media sosial @watchdoc_insta.
Melalui pesan tertulis yang disebarluaskan pada hari Senin, 26 Oktober 2026, jajaran aktivist lingkungan serta kemanusiaan membedah secara mendalam seputar adanya rentetan masalah sosial yang merugikan ruang hidup khalayak luas.
Pihak kritikus menyoroti kembali maraknya insiden kebakaran hutan tahunan, eskalasi konflik agraria yang mengancam kepemilikan tanah adat warga, hingga munculnya kasus keracunan massal puluhan ribu orang akibat dampak operasional program Makan Bergizi Gratis.
Kondisi tersebut kian diperparah oleh adanya indikasi penyempitan ruang demokrasi serta ancaman nyata terhadap kebebasan sipil masyarakat akibat pola penegakan hukum yang dinilai kurang humanis.
Rangkaian kritik atas kinerja dwi tunggal pemimpin nasional tersebut dirangkum secara utuh ke dalam sebuah tayangan video dokumenter independen dengan tajam.
Pembahasan mendalam mengenai evaluasi kinerja kabinet dibahas secara gamblang melalui kanal YouTube Watchdoc Documentary dalam program acara bertajuk Banyak Alasan.
"Penegakan hukum dalam kasus karhutla, pembangunan yang mengorbankan ruang hidup warga, pertanggungjawaban program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta menyempitnya kebebasan sipil dan akuntabilitas aparat. Setelah dua tahun, apa yang sebenarnya sedang dibangun, kesejahteraan rakyat atau kekuasaan yang semakin sulit dikoreksi? Simak 'Banyak Alasan' di YouTube Watchdoc Documentary," bunyi narasi dalam tayangan digital tersebut.
Publikasi evaluasi dua tahun rezim tersebut seketika memicu gelombang reaksi keras serta ungkapan kekecewaan yang mendalam dari salah seorang warganet di ruang komentar.
Seorang pengguna internet dengan kata-kata lugas melayangkan protes tertulis atas ketidaksesuaian klaim kesejahteraan ekonomi pemerintah dengan kenyataan riil yang dihadapi oleh masyarakat bawah.
"Sejahtera ndasmu!!! Wawancara sama Najwa Shihab raimu ngomong banyak pabrik dan utangmu yang nggak hisa cair karena raimu ra berkuasa selama 10th, lali to raimu pernah ngomong ngono wo??!! Asu," tulis akun @bimagonaut mengekspresikan kekecewaan.
Hingga saat ini, dorongan dari berbagai organisasi kemasyarakatan agar pemerintah segera melakukan reformasi kebijakan tata kelola perlindungan hukum sipil serta akuntabilitas aparat di lapangan terpantau kian meluas secara masif.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
