Repelita Morowali - Tata kelola transparansi keuangan serta keterbukaan informasi publik mengenai perolehan pendapatan daerah di wilayah lingkaran tambang Provinsi Sulawesi Tengah dilaporkan berada dalam kondisi yang sangat tertutup selama dekade pemerintahan sebelumnya.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Morowali sisa masa jabatan periode 2014-2019 menyoroti tidak adanya kejelasan data resmi mengenai total hasil produksi hilirisasi komoditas nikel yang dikuras oleh pihak korporasi asing dari perut bumi daerah tersebut.
ADVERTISEMENT
Masyarakat lokal maupun jajaran kedewanan mengaku selalu mengalami hambatan besar serta intimidasi saat mencoba menelusuri rincian pembagian dana bagi hasil yang bersumber dari aktivitas ekspor industri smelter raksasa itu.
Ketertutupan akses informasi yang berjalan konstan ini dinilai sengaja dipelihara agar penduduk setempat tidak mengetahui omset riil korporasi yang disinyalir menembus angka puluhan triliun rupiah setiap bulannya.
Sikap tidak transparan dari pemegang kebijakan pusat tersebut memicu kekecewaan mendalam lantaran masyarakat adat pemilik hak ulayat terkesan sengaja dibodohi dengan pemberian kompensasi yang sangat minim dan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan sekitar.
"di masa rezim Jokowi ini gak ada ketransparansi itu tentang berapa yang telah ee diambil hasil dari eh smelter tersebut untuk negara dan kami sebagai masyarakat Morowali kami gak tahu hanya diberikan seperti itu saja kayak ibaratnya gula-gula permen aja kayak anak kecil itu sedangkan kita tahu harga nikel saya dulu pernah tembus sampai 60 70 dolar per ton bayangkan aja Bang smelter satu smelter aja ini ya kita bicara ya untuk diimip kawasan industri yang ada belum lagi semester yang lain satu semester ini aja Bang itu sudah omset mereka per bulan per tahunnya Pak puluhan triliun sat smelter"(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
