Repelita Jakarta - Penunjukkan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Untung Budiharto sebagai Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk memicu gelombang kritik publik.
Kebijakan korporasi pelat merah tersebut langsung menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis serta praktisi media sosial ternama tanah air.
ADVERTISEMENT
Kritik pedas itu dilontarkan oleh sutradara sekaligus aktivis Dandhy Laksono melalui akun X pribadinya yang diakses pada hari Sabtu, 20 September 2026.
Tokoh publik tersebut mempertanyakan standar ganda dalam rekam jejak para pemegang kekuasaan strategis di jajaran pemerintahan maupun badan usaha milik negara.
Melalui unggahan tersebut, ia membandingkan perlakuan diskriminatif terhadap pencari kerja muda yang kerap terganjal masalah administratif di era modern.
"Penculik jadi presiden, dirjen, direktur BUMN, koruptor menjabat lagi, dan nyiram air keras GAK dipecat jadi tentara meski sudah disebut TERORIS oleh PRESIDEN!!!," tulisnya.
"Sementara anak-anak muda ditolak kerja karena SKCK atau jejak digital postingan medsos," sambungnya dalam narasi yang sama.
Sebelum menduduki posisi puncak perusahaan tambang tersebut, Untung Budiharto resmi dilantik lewat mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Agenda korporasi penting itu diselenggarakan secara resmi pada tanggal 15 Desember 2025 untuk menggantikan pejabat lama yakni Achmad Ardianto.
Sebelum berkecimpung di sektor korporasi BUMN, figur militer senior ini memiliki rekam jejak panjang di tubuh Tentara Nasional Indonesia.
Salah satu posisi komando teras yang pernah dipegangnya semasa aktif berdinas militer adalah jabatan Pangdam Jaya pada tahun 2022 lalu.
Namun di balik pelantikan jabatan barunya tersebut, masa lalu sang purnawirawan jenderal kembali diungkit oleh berbagai kalangan masyarakat pemerhati sejarah.
Nama Untung Budiharto tercatat pernah menjadi bagian dari Tim Mawar yang beroperasi menjelang akhir masa pemerintahan Orde Baru.
Kelompok internal militer tersebut sangat lekat dengan peristiwa kelam penculikan para aktivis politik pro-demokrasi sepanjang kurun waktu 1997 hingga 1998.
Persoalan pelanggaran masa lalu itu sendiri sempat diproses secara hukum terhadap sejumlah oknum perwira militer yang terlibat di dalam struktur tersebut. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
