Repelita [Jakarta] - Langkah politik budayawan sekaligus politisi senior dalam mengirimkan dokumen rahasia kepada jajaran pengurus pusat partai politik berlambang banteng menjadi sorotan tajam di ruang publik.
Penulisan dokumen tertulis tersebut diklaim sebagai bentuk peringatan dini untuk menolak wacana pencalonan presiden dari mantan pemimpin nasional saat yang bersangkutan masih menjabat di pemerintahan daerah.
ADVERTISEMENT
Kesaksian mengenai pengiriman surat tertulis di masa lalu itu diulas secara terbuka dalam tayangan gelar wicara digital yang disiarkan saluran YouTube resmi @retorikashow.
Eros Djarot mengonfirmasi bahwa dirinya merupakan sosok tunggal yang menyusun serta mengirimkan langsung surat penolakan tersebut kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Dalam suratnya, ia mendesak agar partai tidak memajukan tokoh asal Solo itu karena gejalanya dinilai sudah mulai terlihat sejak menjabat sebagai kepala daerah.
Ia menguraikan kembali momen krusial pembacaan sikap politik ketatanegaraan tersebut dengan menegaskan kalimat "Saya nulis surat ke Mbak Mega Iya Ya Saya waktu itu bilang "Udahlah biar kalah kamu aja." Oh maju Karena saya lihat Heeh gejalanya mulai dari jadi gubernur bukan jadi bupati walikota Walikota".
Pilihan untuk melayangkan nota keberatan secara mandiri didasari oleh kekhawatiran mendalam mengenai masa depan integritas partai serta potensi kerusakan sistemik pada sendi-sendi kebebasan bernegara.
Lebih lanjut, ia menganalisis bahwa pemaksaan arah kebijakan publik yang melanggar aturan moral ketatanegaraan pada akhirnya akan membawa dampak buruk bagi sang pemimpin sendiri.
Ia menggambarkan risiko penurunan legitimasi kepemimpinan akibat akumulasi keputusan keliru tersebut dengan berujar "Orang kayak dia ini bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang saya baca sebagai slow motion suicide Eh bunuh diri secara perlahan slow motion ya kan Iya Tanpa dia sadarin loh itu ya".
Publik kini mendesak jajaran pemerintahan baru untuk memetik pelajaran berharga dari catatan sejarah masa lalu dengan tidak terjebak pada pusaran ambisi politik personal yang merusak marwah hukum.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
