Repelita [Jakarta] - Tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai memuat banyak persoalan oleh Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan Feri Amsari.
Inisiatif pembentukan struktur Kabinet Bayangan diklaim bukan sebagai upaya untuk meruntuhkan atau menggantikan kekuasaan pemerintahan yang sah.
ADVERTISEMENT
Kehadiran wadah tersebut dikemukakan sebagai wujud demonstrasi bahwa efisiensi pengelolaan negara dapat menghemat anggaran demi kesejahteraan masyarakat.
Efisiensi biaya diilustrasikan Feri melalui pengeluaran operasional pertemuan awal Kabinet Bayangan yang hanya menghabiskan dana Rp2 juta untuk konsumsi serta sewa ruangan.
"Beban uang negara tidak diperuntukkan untuk gaji menteri tapi uangnya bisa dipakai untuk rakyat," ujar Feri pada Minggu (9/8/2026).
Pihaknya membandingkan efisiensi tersebut dengan pelaksanaan rapat kabinet resmi pemerintah yang melibatkan ratusan pejabat negara.
"Coba bayangkan, kami rapat perdana cuma mengeluarkan uang 2 juta untuk makan dan sewa gedung," tukasnya.
Penggunaan fasilitas gedung milik negara dinilai mestinya bisa memangkas pemborosan anggaran serta menekan dampak pengawalan lalu lintas di jalan raya.
"Negara sudah punya gedung, ini rapat 110-an lebih kabinet paripurna, tahu berapa macet jalan gara-gara wing-wing dan tetot-tetot ke pejabat itu?," Feri menuturkan.
"Berapa biaya makan sarapan mereka dan makan malam mereka dalam rapat kabinet itu? Bagaimana repotnya para staffing di istana dalam melayankan?," tambahnya.
Format Rapat Paripurna Kabinet juga dikritik lantaran dianggap lebih didominasi oleh penyampaian amanat serta pengarahan tunggal dari Presiden.
"Paling nggak rapatnya banyak, tetapi hanya mendengarkan pidato presiden," sesalnya.
Ruang diskusi kabinet menurutnya harus menjadi forum dialog interaktif antara kepala negara dan para menteri dalam pemecahan masalah publik.
"Orang kalau ngurus negara itu, begini, kita ada masalah ini. Bagaimana pendapat menteri? Apa solusi Anda? Ini pidato kayak ceramah," tegasnya.
Durasi pengarahan yang memakan waktu berjam-jam dinilai berpotensi menurunkan efektivitas komunikasi serta memicu kejenuhan.
"Ceramah saja tidak sepanjang itu. Tiga jam, ada lima jam, dan segala macam. Bahwa memang secara ketatanegaraan, presiden itu adalah the power to persuade. Mengajak orang banyak, meyakinkan orang banyak," terangnya.
"Tapi kalau persuasinya tiap tiga jam sekali, itu kepanjangan. Orang jadi jenuh dan bosan," sambung dia.
Gaya komunikasi serta pemaparan kebijakan tersebut diklaim memicu gelombang respons kritis hingga bahan sindiran di tengah masyarakat.
"Lihat betapa banyak masyarakat sekarang sedang mengolok-olok presiden," bebernya.
Pendekatan kepemimpinan nasional ditegaskan wajib mengacu pada kaidah ketatanegaraan serta nilai-nilai konstitusi yang berlaku.
"Karena presiden itu logikanya nggak nyambung, matematika saja tidak selesai, apalagi urusan yang lain, karena negara harus dibangun dengan logika berkonstitusi," timpalnya.
Pemahaman atas prinsip dasar bernegara disoroti Feri dengan merujuk pada latar belakang keilmuannya di bidang hukum tata negara.
"Tafsirnya apa berkonstitusi, karena saya fokus saya ilmu tafsir konstitusi ya, tafsir konstitusi itu mudah bang, sudah ada catatan semua, sudah ada pandangan founding fathers kita," sebutnya.
Penggunaan jargon kebaikan umum untuk membenarkan seluruh kebijakan diperingatkan berpotensi menggiring pemerintahan ke arah paham ultranasionalisme.
"Kalau mau pakai itu, jangan semua dialas bahwa ini demi kebaikan orang banyak, itu namanya ultranasionalisme," lanjut Feri.
Paham nasionalisme ekstrem tersebut dikaitkan dengan rekam jejak kepemimpinan otoriter dalam sejarah dunia.
"Tahu apa pemimpin yang selalu berpidato ultranasionalisme? Namanya Hitler, Mussolini, itu ujungnya (tragis)," kuncinya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
