Repelita Jakarta - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas memberikan tanggapan terkait lonjakan kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah tanah air.
Berdasarkan data dari surveilans Kementerian Kesehatan, tercatat sekitar 50.000 orang mengalami keracunan di 36 provinsi sejak program tersebut mulai digulirkan pada Januari 2025 hingga September 2026.
ADVERTISEMENT
Kasus-kasus keracunan tersebut kembali bermunculan secara masif sepanjang tahun 2026, termasuk insiden dengan jumlah korban terdampak paling besar yang melanda para siswa di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Meskipun jumlah korban terus bertambah, pemerintah tetap memutuskan untuk meneruskan program tersebut dengan alasan masih ada banyak warga yang membutuhkan pasokan makanan bergizi.
Menyikapi keputusan itu, Fernando berpendapat bahwa kelanjutan program di tengah banyaknya korban memperlihatkan sikap pemerintah yang sama sekali enggan mendengarkan aspirasi dari masyarakat luas.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Fernando Emas dalam Program 'On Focus' dari Studio Tribunnews Solo di Klodran, Karanganyar, Jawa Tengah, pada Jumat (11/9/2026).
Program ini berjalan kan karena beliau Presiden Prabowo, sudah banyak pihak meminta ini dihentikan sementara dilakukan evaluasi, kata Fernando dalam acara tersebut.
Tetapi Prabowo tetap dengan kekeuhnya, dengan angkuhnya sebagai presiden yang begitu bebalnya tidak mau mendengarkan kritik masukan sehingga program ini masih tetap berjalan, lanjut Fernando.
Fernando mengungkapkan bahwa ada dampak nyata yang ditimbulkan akibat kebijakan pemerintah yang menolak untuk menghentikan program tersebut secara menyeluruh demi keamanan anak-anak.
Dampak nyata tersebut berupa peningkatan angka anak-anak yang harus menderita gangguan pencernaan serta berbagai macam masalah kesehatan serius lainnya di berbagai daerah.
Melihat situasi yang semakin mengkhawatirkan ini, Fernando menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah sangat layak untuk dilaporkan secara hukum terkait insiden keracunan massal tersebut.
Karena program ini masih tetap berjalan, makanya belakangan ini kan sampai ada korban yang begitu banyak, ujar Fernando menegaskan pandangannya kepada publik.
Dan bukan hal sepele, bukan hal yang kecil ini, karena sudah sampai mencapai ratusan orang yang belakangan ini apa mengalami keracunan, tambah Fernando.
Jadi sudah sangat wajar kalau misalnya Presiden Prabowo dilaporkan terkait dengan keracunan akibat programnya tersebut, tegas Fernando menutup kritiknya.
Selain mengkritik kepala negara, pengamat politik itu juga menyoroti posisi Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, dan menyarankan agar yang bersangkutan segera mengambil sikap mundur.
Langkah mundur tersebut dinilai wajar diambil jika Sudaryono terus dipaksa untuk menjalankan program yang sama sekali belum bebas dari masalah keracunan di berbagai daerah.
Kalau kalau saya jadi Pak Sudaryono dengan persoalan ini saya akan menyatakan mengundurkan diri, ucap Fernando menanggapi situasi sulit yang sedang dihadapi lembaga tersebut.
Kalau Pak Prabowo masih memaksakan untuk pelaksanaan program MBG di tengah banyaknya persoalan dan banyaknya korban dari pelaksanaan program ini, ungkapnya.
Sementara itu, pihak Badan Gizi Nasional telah menyampaikan hasil evaluasi resmi mereka terkait rentetan insiden keracunan yang menimpa para penerima manfaat di sejumlah wilayah.
Berdasarkan hasil investigasi internal, instansi tersebut menemukan bahwa sebagian besar insiden terjadi akibat ketidakpatuhan para pengelola dapur dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur.
Pelanggaran terhadap standar operasional tersebut dilaporkan terjadi pada berbagai tahapan penting, mulai dari proses penerimaan bahan baku, penyimpanan, hingga pengaturan suhu makanan.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan temuan itu usai menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Rapat penting tersebut diselenggarakan di lingkungan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis malam tanggal 3 September 2026 yang lalu.
Kami tadi sudah, sudah jelaskan juga di dalam, dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown, itu 80-90 persen tuh karena tidak taat SOP, kata Sudaryono.
Tidak taat SOP penyimpanan, tidak taat SOP pada saat dia penerimaan barang, tidak taat SOP terkait suhu dan waktu konsumsi, waktu konsumsi, batas konsumsi waktu, dan seterusnya, imbuhnya.
Sudaryono menambahkan bahwa pihaknya sempat mencatat adanya perkembangan positif di lapangan setelah memberlakukan pengetatan jam kerja bagi Kepala Dapur serta Pengawas Gizi.
Melalui aturan baru tersebut, para petugas pengawas dan kepala dapur dijadwalkan untuk turun langsung bekerja pada waktu dini hari serta sore hari guna memperketat pengawasan.
Pola pengawasan ketat yang diterapkan sempat membuat angka kasus dugaan keracunan berada dalam posisi yang relatif aman serta landai selama kurun waktu tiga pekan.
Namun situasi kembali berubah drastis setelah muncul laporan insiden baru di beberapa wilayah berbeda, yakni di Sidoarjo, Agam, hingga kawasan Rembang.
Nah, jadi ini menjadi catatan bagi kami, so far dengan kami berlakukan jam kerjanya Kepala Dapur dan Pengawas Gizi di dini hari dan di sore hari, ucap Sudaryono.
Itu kemudian so far kemarin cukup landai selama 3 minggu, kemudian kita di beberapa hari terakhir ini kemudian tersebar berita adanya keracunan di Sidoarjo, di Agam, kemudian tadi di mana, tuturnya.
Di Lasem ya, ini di Rembang ya, ini tentu saja kami sangat, sangat terpukul sebetulnya, tapi ini, dan kami tidak boleh menyerah, lanjut Sudaryono memberikan keterangan.
Menghadapi situasi tersebut, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola program secara menyeluruh yang mencakup aturan operasional hingga sistem keuangan.
Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi lintas instansi agar integrasi data antar kementerian dapat berjalan optimal demi mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Insisyallah ini kami, kita perbaiki semua tata kelolanya, aturannya, flow, flow, flow penataan keuangannya, dan lain sebagainya, ya, jelas Sudaryono.
Kami kemudian terus berkoordinasi, data antar kementerian/lembaga yang terkait-terkait MBG ini juga saling, udah saling ngobrol, sehingga BGN ini tidak hanya ngasih makan orang kemudian kenyang, selesai, enggak, tambahnya.
Politikus dari Partai Gerindra itu juga menekankan bahwa ukuran keberhasilan program tidak boleh hanya dilihat dari banyaknya porsi makanan yang berhasil dibagikan kepada masyarakat.
Dampak jangka panjang terhadap perbaikan status gizi masyarakat harus menjadi tolok ukur utama yang dipantau secara berkala melalui sistem pencatatan yang terintegrasi.
Salah satu langkah konkrit yang akan dioptimalkan adalah pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan guna memantau perkembangan fisik anak secara akurat setelah mengikuti program dalam kurun waktu tertentu.
Tapi output dan impact yang kita inginkan adalah si A yang ber-NIK ini, yang sekolah di SD ini, itu kemudian setelah diberikan MBG selama sekian bulan, di catatan sistemnya Kementerian Kesehatan bisa kita tarik datanya, pungkas Sudaryono.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
