Repelita [Jakarta] - Pernyataan pimpinan otoritas pangan nasional mengenai realisasi program pemenuhan nutrisi memicu polemik baru di ruang digital.
Pegiat media sosial Ferry Koto melayangkan kritik keras terhadap argumentasi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengenai latar belakang penundaan renovasi fasilitas pengajaran di daerah.
ADVERTISEMENT
Ferry menilai penjelasan birokrat tersebut justru memperjelas adanya benturan alokasi keuangan yang mengorbankan kelayakan gedung sekolah dasar.
"Ini justru mengakui bahwa perbaikan atau revitalisasi sekolah tidak bisa dilakukan serentak di tahun ini, karena anggaran pendidikan yang di dalamnya ada alokasi untuk perbaikan sekolah dipakai oleh MBG," ujar Ferry Koto dalam unggahan di akun pribadinya, Sabtu (1/8/2026).
Pernyataan Sudaryono sebelumnya menegaskan bahwa pemulihan sarana pendidikan di bawah rezim baru sengaja dilakukan secara bertahap hingga beberapa tahun ke depan.
Namun, skema penataan berkala tersebut dipandang pengamat sebagai bukti ketidakmampuan fiskal akibat porsi dana yang tersedot masif untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ferry mengaitkan fenomena ini dengan potret miris para siswa yang menikmati jatah makanan gratis di bawah atap ruang kelas yang hampir roboh di Grobogan.
"Ini kamu yang bahlul, atau Tuhan membuka aib pemerintahan ini sehingga mengakui bahwa MBG-lah yang membuat banyak anak harus tetap bersekolah di sekolah yang hampir ambruk, karena anggaran perbaikinya tidak ada," tulisnya.
Pihak pengkritik mendesak otoritas pangan untuk memahami siklus berkala mengenai sistem perawatan infrastruktur pengajaran yang berlaku di tanah air.
Ia membandingkan pencapaian rezim saat ini dengan rekam jejak pembangunan masif gedung sekolah baru yang terealisasi pada era kepemimpinan nasional terdahulu.
"Era Pak SBY dengan Prof Bambang Sudibyo yang dilanjutkan Prof. M. Nuh, ada ratusan ribu bangunan sekolah dibangun. Baik sekolah baru atau penambahan gedung baru. Jangan kamu pikir orang tak kerja era itu," ujarnya, tegas.
Kebijakan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAF) Fisik untuk renovasi sekolah diklaim sudah berjalan konsisten sejak masa Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo.
Pekerjaan perbaikan infrastruktur pendidikan yang dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum terbukti mampu membenahi ribuan sarana fisik secara bertahap sesuai kemampuan kas negara.
"Jadi, bukan tidak ada perbaikan sekolah masa SBY, maupun Jokowi. Ada, bahkan banyak membangun gedung sekolah baru. Cuma karena keterbatasan anggaran, dilakukan bertahap," katanya.
Lonjakan porsi dana pengajaran pada periode anggaran berjalan dirasa tidak menyentuh akar masalah karena habis dialokasikan untuk kebutuhan operasional logistik pangan.
Ferry berargumen bahwa program renovasi menyeluruh harusnya bisa tuntas seketika jika eksekutif tidak memaksakan peluncuran proyek MBG secara tergesa-gesa.
"Itulah realitasnya, jadi jangan seenaknya saja main tuding seolah pemerintahan sebelumnya tidak melakukan perbaikan sekolah. Justru karena tidak ada MBG di era sebelumnya maka bisa banyak melakukan perbaikan dan pembangunan gedung sekolah baru," tegasnya.
Pemerintah dituntut segera melakukan evaluasi total terhadap keberadaan proyek MBG serta jajaran manajerial BGN yang belakangan diterpa isu miring penyimpangan dana.
"Evaluasi program MBG saja, dan evaluasi BGN yang sudah terbukti terjadi korupsi. Jangan malah ke mana-mana nudingnya," pungkasnya.
Pada kesempatan terpisah, Sudaryono tetap bersikukuh bahwa hambatan fisik pada bangunan kelas tidak memiliki korelasi langsung dengan pengadaan program nutrisi gratis.
Ia berdalih fenomena gedung sekolah rusak merupakan residu persoalan klasik yang sengaja ditinggalkan oleh para pembuat kebijakan pada periode terdahulu.
"Yang sekolah rusak itu dulu ke mana? Dulu tidak ada MBG, mestinya sekolah sudah bagus semua. Kan, tidak. Sekarang ada MBG, sekolahnya juga diperbaiki pemerintah," katanya.
Otoritas gizi mengeklaim negara tetap menaruh perhatian pada perbaikan fasilitas pengajaran di samping mengupayakan peningkatan upah bulanan bagi para guru honorer.
Masyarakat diminta melihat arah kebijakan makro ini secara jernih tanpa melahirkan kesimpulan sepihak yang menyudutkan salah satu program prioritas presiden.
"MBG memang mengambil dana yang tidak kecil. Rencana tahun ini sekitar Rp268 triliun, tetapi yang lain-lain juga dikerjakan," kata Sudaryono. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
