Repelita Jayapura - Peredaran karya sinematik dokumenter bertajuk Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita ditengarai bukan sekadar sebuah produk kreativitas visual konvensional di ruang publik melainkan instrumen dari pertempuran persepsi global.
Sudut pandang krusial terkait penetrasi media tersebut dikemukakan secara mendalam oleh seorang pengamat intelijen strategis serta pakar kawasan pada hari Kamis, 21 Mei 2026.
ADVERTISEMENT
Langkah taktis penayangan konten audio visual itu disinyalir mengusung rangkaian sandi komunikasi yang sarat akan kepentingan politik transnasional guna memicu sentimen resistensi lokal.
“Ada narasi besar yang dibangun untuk membentuk opini internasional bahwa Papua sedang mengalami penindasan dan layak mendapat dukungan global,” kata Amir.
Indikasi pengkondisian tersebut diidentifikasi melalui kemunculan representasi simbolis berupa struktur religius berwarna merah yang digotong secara komunal oleh kelompok masyarakat adat pada segmen pembuka.
“Ini semacam teologi pembebasan. Gereja memiliki jaringan internasional yang sangat kuat dan berpengaruh,” kata Amir.
Pemanfaatan instrumen berbasis keagamaan dalam dinamika pergerakan sosiopolitik regional dinilai memiliki daya pikat tinggi untuk menarik atensi komunitas internasional secara akseleratif.
Sasaran utama dari perluasan pengaruh opini tersebut diproyeksikan tertuju pada komite hak asasi manusia universal, jejaring eklesiastikal global, hingga korporasi pers eksternal.
Fenomena mobilisasi opini melalui saluran komunikasi massa ini dipandang memiliki kemiripan pola dengan dinamika separasi teritorial yang pernah melanda kawasan Timor Timur di masa lampau.
“Kalau nanti terjadi pergerakan massa besar di Papua lalu ada benturan dengan aparat dan jatuh korban, maka narasi yang dibangun akan mengarah pada isu pelanggaran HAM. Skenarionya bisa seperti Santa Cruz di Timor Timur dulu,” kata Amir.
Insiden berdarah di area pemakaman pada dekade awal sembilan puluhan tersebut secara historis menjadi katalisator utama yang memojokkan kedaulatan diplomatik yurisdiksi Indonesia.
“Sekarang pola yang sama berpotensi dimainkan di Papua melalui perang narasi, media, dan simbol-simbol kemainan,” pungkas Amir.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
