Repelita Jakarta - Film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi salah satu karya sinematik Indonesia yang paling hangat diperbincangkan sepanjang tahun 2026.
Garapan sutradara Dandhy D Laksono bersama Cypri Paju Dale ini menyita perhatian publik lantaran mengangkat isu konflik pertanahan, hak masyarakat adat Papua, kerusakan lingkungan hidup, hingga kritik terhadap proyek strategis nasional (PSN).
ADVERTISEMENT
Bukan sekadar film horor atau tontonan hiburan biasa, Pesta Babi merupakan dokumenter investigatif dengan durasi sekitar 95 menit atau setara 1 jam 35 menit.
Film ini mengambil latar di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi yang berada di Provinsi Papua Selatan.
Fokus utama cerita adalah kehidupan masyarakat adat seperti suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang dikisahkan kehilangan tanah serta ruang hidup akibat ekspansi perkebunan tebu, kelapa sawit, hingga proyek food estate raksasa.
Dokumenter tersebut memperlihatkan secara gamblang bagaimana hutan adat dibuka untuk proyek bioetanol dan program ketahanan pangan berskala besar.
Di sisi lain, masyarakat lokal digambarkan merasa semakin tersingkir dari tanah leluhur mereka sendiri.
Narasi dalam film tergolong keras karena menggunakan istilah "kolonialisme modern" untuk menggambarkan situasi yang terjadi di Papua.
Film ini juga menyoroti dugaan praktik militerisasi dalam rangka pengamanan proyek investasi di kawasan Papua Selatan.
Salah satu simbol paling kuat dalam dokumenter ini adalah pemasangan "salib merah" oleh warga adat sebagai bentuk penolakan terhadap perusahaan dan penguasaan lahan secara paksa.
Judul Pesta Babi sendiri diambil dari tradisi masyarakat Muyu yang dikenal dengan nama Awon Atatbon.
Tradisi tersebut merupakan ritual adat besar yang melibatkan babi sebagai simbol sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Papua.
Karena sangat bergantung pada keberlangsungan hutan dan alam Papua, istilah Pesta Babi digunakan sebagai metafora bahwa kerusakan lingkungan juga mengancam identitas budaya masyarakat adat.
Film ini bukan hanya viral karena kontroversi, tetapi juga karena berbagai fakta menarik di balik produksinya, termasuk besarnya isu yang diangkat.
Dokumenter ini menyoroti pembukaan lahan dalam skala jutaan hektare di Papua Selatan yang disebut berdampak langsung terhadap ekosistem hutan dan masyarakat adat.
Produksi film juga melibatkan sejumlah organisasi yang aktif mengadvokasi isu lingkungan dan hak masyarakat adat seperti Greenpeace, WatchDoc, Yayasan Bentala Pusaka, dan Jubi.id.
Tak hanya diputar di dalam negeri, film ini juga dipresentasikan di sejumlah forum internasional, termasuk di Sydney, Australia.
Karena merupakan film dokumenter, Pesta Babi tidak menghadirkan aktor utama seperti film layar lebar fiksi pada umumnya.
Tokoh-tokoh yang tampil adalah masyarakat adat Papua dan pihak-pihak yang mengalami langsung perubahan di wilayah mereka.
Dalam sejumlah diskusi publik setelah pemutaran film, Dandhy Laksono menyebut dokumenter ini dibuat untuk memperlihatkan suara masyarakat adat yang menurutnya jarang mendapat ruang besar dalam narasi pembangunan nasional.
Ia menilai banyak kebijakan pembangunan di Papua sering dibicarakan dari sudut pandang pemerintah dan investasi, tetapi minim mendengar langsung pengalaman masyarakat lokal.
Menurut Dandhy, film dokumenter seharusnya menjadi ruang untuk memperlihatkan perspektif warga yang terdampak langsung di lapangan.
Sejumlah pegiat lingkungan menilai isu yang diangkat film ini berkaitan erat dengan ancaman deforestasi dan hilangnya hutan adat di Papua Selatan.
Mereka menyebut pembukaan lahan berskala besar berpotensi mengubah ekosistem hutan yang selama ini menjadi sumber pangan, budaya, dan kehidupan masyarakat adat.
Beberapa organisasi lingkungan juga menilai Papua kini menjadi salah satu wilayah dengan tekanan ekspansi industri terbesar di Indonesia.
Sejumlah pengamat film dan akademisi menilai Pesta Babi memang dibangun dengan sudut pandang yang kritis terhadap proyek pembangunan di Papua.
Namun menurut mereka, hal tersebut merupakan karakter umum film dokumenter investigatif yang memang bertujuan memancing diskusi publik.
Pengamat komunikasi dari beberapa perguruan tinggi juga menyebut polemik yang muncul memperlihatkan bahwa isu Papua masih sangat sensitif di ruang publik Indonesia.
Di sisi lain, ada pula pihak yang mengkritik isi dokumenter tersebut karena dinilai terlalu politis.
Beberapa komentar di media sosial dan forum diskusi menilai film terlalu menonjolkan sisi konflik tanpa menghadirkan gambaran utuh mengenai program pembangunan pemerintah di Papua Selatan.
Ada pula yang menilai penggunaan istilah "kolonialisme modern" terlalu provokatif dan berpotensi memunculkan persepsi negatif terhadap proyek strategis nasional pemerintah.
Sebagian kalangan menilai pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan tetap diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Papua.
Polemik pembubaran nobar di sejumlah kampus justru memunculkan gelombang solidaritas dari mahasiswa dan akademisi.
Sebagian dosen dan pegiat kebebasan akademik menilai kampus seharusnya menjadi ruang terbuka untuk berdiskusi, termasuk terhadap isu sensitif sekalipun.
Menurut mereka, film dokumenter sebaiknya dijadikan bahan dialog kritis, bukan langsung dihentikan tanpa ruang pembahasan.
Di media sosial, banyak mahasiswa juga mengaku baru mengetahui keberadaan film ini setelah kontroversi pembubaran nobar ramai diberitakan.
Film Pesta Babi ramai diperbincangkan karena menyentuh isu besar seperti konflik agraria, hak masyarakat adat, lingkungan hidup, militerisasi, hingga hubungan pembangunan dan hak asasi manusia.
Respons publik terhadap film ini pun terbelah antara yang memuji keberanian dokumenter tersebut karena membuka isu yang jarang dibahas secara luas.
Namun ada juga yang mengkritik pendekatan film karena dianggap terlalu politis dan menyederhanakan situasi Papua yang sebenarnya kompleks.
Ironisnya, polemik pembubaran nobar di sejumlah kampus justru membuat rasa penasaran publik terhadap isi film semakin besar.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
