Repelita [Jakarta] - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, memberikan tanggapan keras terkait tuduhan terhadap mahasiswa yang menolak program Makan Bergizi Gratis.
Sejumlah pihak dari Aliansi BEM Bersatu sempat menuding aksi tersebut ditunggangi kepentingan politik praktis dengan menyeret nama mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto.
ADVERTISEMENT
Ganjar menilai bahwa tindakan melabeli aktivis atau pengkritik dengan afiliasi politik tertentu adalah cara lama untuk mengalihkan perhatian dari substansi masalah.
"Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," ujar Ganjar, Rabu, 17 Juni 2026.
Menurut Ganjar, pemerintah seharusnya lebih terbuka dalam merespons masukan publik dengan mengedepankan data dan fakta, bukan membangun sentimen negatif kepada pihak lain.
Ia berpendapat bahwa kualitas demokrasi akan terancam jika validitas sebuah kritik hanya diukur dari sosok yang menyampaikannya, bukan dari pokok persoalan yang diangkat.
"Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik," tegasnya.
Sebelumnya, Aliansi BEM Bersatu sempat memaparkan dugaan adanya keterlibatan jaringan politik dalam aksi penolakan MBG.
Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menyoroti kedekatan Tiyo Ardianto dengan sosok purnawirawan jenderal hingga tokoh politik yang terafiliasi dengan tim kampanye Ganjar pada Pilpres 2024.
Tudingan tersebut didasarkan pada kepemilikan aset berupa kendaraan mewah yang diduga berkaitan dengan pihak-pihak tertentu.
Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengingatkan bahwa kedekatan personal atau atribut yang digunakan seseorang tidak seharusnya mendelegitimasi hak kritis warga negara dalam sistem demokrasi.
"Penguasa datang dan pergi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi kekuasaan harus tetap berdiri," tandasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
