Berita, Nasional

[GEGER] Jokowi Selanjutnya?! Gatot Nurmantyo Kumpulkan Tokoh-Tokoh! Terbongkar Habis Rahasia JKW Selama Ini!

Repelita.id

10 October 2026 19:44 WIB

[GEGER] Jokowi Selanjutnya?! Gatot Nurmantyo Kumpulkan Tokoh-Tokoh! Terbongkar Habis Rahasia JKW Selama Ini!
Foto: Istimewa

Repelita Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo mengumpulkan sejumlah tokoh nasional guna menguliti secara mendalam berbagai kebijakan strategis bentukan pemerintahan sebelumnya yang dinilai menjadi beban berat bagi kepemimpinan negara saat ini.

Pertemuan strategis antartokoh bangsa tersebut diulas secara tajam melalui siaran video yang diunggah di kanal YouTube Fight For Liberty & Democracy pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

ADVERTISEMENT

Salah satu fokus perhatian tertuju pada revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai sengaja dirancang sedemikian rupa sebagai bagian dari perang kognitif guna melumpuhkan taring lembaga antirasuah.

"Ini senjata ampuh untuk perang kognitif yang didesain Pak Jokowi Saya sebut aja langsung Pak Jokowi ya ah 17 September 2019 DPR mengesahkan dan 17 Oktober 2019 kitaatangani Presiden dan berlaku," ujar Gatot Nurmantyo mengungkap kronologi regulasi tersebut.

Ia menilai perubahan kedudukan kelembagaan menjadi bagian dari rumpun eksekutif serta kewajiban izin penyadapan dari dewan pengawas bentukan pemerintah telah merusak independensi KPK.

"Dengan ini maka berusaha untuk membuat pasti dengan dia mutasi pasti KPK ini akan hancur ya Satu KPK orangnya Jokowi," tambah mantan Panglima TNI tersebut.

Dampak pembusukan sistematis tersebut terlihat jelas dari penurunan drastis operasi tangkap tangan sejak tahun 2018 hingga anjloknya indeks persepsi korupsi nasional.

Gatot juga menyoroti pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah Polri yang disahkan tepat lima hari menjelang masa jabatan presiden sebelumnya berakhir.

Langkah pengesahan di akhir masa kekuasaan tersebut dinilai melanggar komitmen moral etika pejabat publik mengenai larangan mengambil keputusan strategis di masa transisi.

Selain itu, skema kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada awal tahun depan dituding sebagai bentuk sabotase struktural.

Kebijakan penarikan pajak tinggi yang dirancang di masa lalu namun dibebankan pelaksanaannya kepada presiden baru diprediksi akan memicu gelombang kemarahan massal dari pelaku UMKM dan rakyat kecil.

Tumpukan warisan masalah mulai dari utang negara yang membengkak, maraknya judi online, hingga tingginya angka pemutusan hubungan kerja dinilai menjadi bom waktu yang siap menggoyang stabilitas kabinet pemerintahan baru.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok


TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Berita Lainnya

Advertisement

Terpopuler

Statistik Pengunjung